Jakarta — Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Bung H. Dian Surahman, menegaskan bahwa lembaga yang seharusnya direformasi bukanlah kepolisian, melainkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Selasa (14/10/2025).
“Sebagai warga negara dan Ketua Umum FRIC, saya menyampaikan pandangan yang dijamin oleh konstitusi. DPR perlu direformasi karena kinerjanya belum maksimal,” ujar Bung H. Dian.
Menurutnya, DPR dinilai belum efektif menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Banyak undang-undang yang disahkan belum sepenuhnya pro-rakyat, sementara kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum anggota DPR RI masih marak terjadi.
“FRIC menilai DPR perlu direformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan kekuasaan,” lanjutnya.
Di sisi lain, FRIC menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menunjukkan banyak sisi positif. Bung H. Dian menyebut, kepolisian telah berperan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak perlu dilakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi tersebut.
“Reformasi kepolisian tidak bisa hanya dibebankan kepada Polri. Ini juga menjadi cerminan kegagalan dan tanggung jawab DPR sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” tegasnya.
Bung H. Dian menambahkan, reformasi kelembagaan Polri sejatinya menanti inisiatif dan kemauan politik kuat dari DPR. Ia berharap, bukan hanya Polri yang diperbaiki, tetapi DPR juga melakukan reformasi total demi kemajuan bangsa.
“Sebagai Ketua Umum FRIC, saya berharap DPR berani mereformasi lembaganya sendiri sesuai harapan bangsa Indonesia. Ini penting untuk memperbaiki kinerja legislatif dan meningkatkan kualitas demokrasi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 — Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” pungkas Bung H. Dian Surahman.
(Humas FRIC)
