LEBAK – Forum Warga Bersatu Banten (Forwatu Banten) menggelar rapat khusus pada Minggu, 28 September 2025, untuk membentuk Tim Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Banten.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah responsif terhadap maraknya kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah lain yang disinyalir berasal dari konsumsi makanan MBG yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Rapat khusus yang berlangsung di Sekretariat Forwatu Banten ini turut menghadirkan perwakilan tim ahli gizi dan kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Warunggunung sebagai pemateri dan pendamping teknis.
Presidium Forwatu Banten, Arwan, S.Pd.,M.Si, yang akrab disapa Arwan Banten, menegaskan bahwa pembentukan tim pengawasan ini adalah langkah preventif agar kasus serupa tidak terjadi di Banten.
“Kita harus memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti di wilayah lain. Fenomena keracunan massal siswa akibat makanan MBG tidak boleh terjadi di Banten,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Forwatu Banten juga secara resmi menunjuk Eroy Bavik Habibi, Wakil Ketua II Bidang Advokasi Masyarakat, sebagai Koordinator Tim Pengawasan MBG.
“Saya diberikan amanah menjadi koordinator. Kami akan segera menyusun tim dan turun ke lapangan untuk melakukan kontrol ke sejumlah sekolah dan dapur gizi, memastikan makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi,” ujar Eroy.
Eroy menegaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran dan riset lapangan, serta akan melaporkan setiap temuan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, baik dari sisi kualitas bahan, sanitasi dapur, maupun distribusi.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan diam. Akan kami laporkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Program MBG ini harus dijalankan secara akuntabel demi keselamatan dan hak anak-anak kita,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Saiyah Umma Taqwa menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat kendala serius, terutama terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga gizi yang terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan.
“Standar gizi dalam program MBG mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pedoman tersebut dirancang untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada kelompok sasaean seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil, benar-benar memenuhi kebututan gizi harian secara proporsional dan aman dikonsumsi,” papar Umma.
Lebih lanjut Umma menjelaskan, meskipun belum terdapat standar menu secara nasional, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mengacu pada standar komposisi gizi yang disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Standar ini menekankan pentingnya keseimbangan antara makronutrien dan mikronutrien, guna memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi esensial bagi kelompok sasaran.
“Menu yang disajikan idealnya terdiri dari sumber karbohidrat (seperti nasi), lauk hewani (seperti ayam, ikan, atau telur), sumber protein nabati, sayuran segar, buah-buahan, serta sumber kalsium untuk mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh,” sambungnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan pengawasan ketat, Forwatu Banten menyatakan komitmennya untuk terus mengawal program MBG agar tepat sasaran, aman, berkualitas, bebas penyimpangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa di Provinsi Banten.
Reporter : Odih Kodari
Komentar