Latar Belakang
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kebijakan fiskal di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga menuntut reformasi menyeluruh terhadap sistem fiskal agar lebih adaptif, transparan, dan efisien.
Kebijakan fiskal sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur perekonomian harus mampu menjawab tantangan baru di era digital, seperti ekonomi berbasis data, transaksi daring lintas negara, hingga model bisnis digital yang sulit dipantau secara konvensional.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan berupaya melakukan modernisasi dalam pengelolaan fiskal, mulai dari penerimaan pajak digital, sistem pelaporan elektronik, hingga pengawasan berbasis teknologi.
Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi dan efektivitas kebijakan fiskal digital ini. Karena itu, penting dilakukan evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern.
Pembahasan
1. Evaluasi Kebijakan Fiskal Indonesia di Era Digital
Secara umum, kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah positif menuju digitalisasi. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala struktural dan teknis. Berikut beberapa poin evaluasi utama:
a. Penerimaan Negara dari Sektor Digital
Pemerintah telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital sejak 2020 untuk perusahaan seperti Netflix, Google, dan Amazon. Langkah ini cukup berhasil meningkatkan penerimaan negara dari transaksi lintas negara.
b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Penggunaan sistem keuangan berbasis elektronik seperti SPAN dan SAKTI meningkatkan transparansi, tetapi integrasi antar instansi masih perlu diperkuat.
c. Efektivitas Stimulus Fiskal Digital
Penyaluran bantuan sosial dan subsidi melalui platform digital menghadapi kendala data dan infrastruktur yang belum merata.
2. Reformasi Kebijakan Fiskal di Era Digital
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup tiga dimensi utama: sistem perpajakan, belanja negara, dan tata kelola fiskal.
a. Reformasi Sistem Perpajakan Digital
- Pemerintah mempercepat penerapan Core Tax Administration System (CTAS).
- Ekspansi basis pajak digital untuk pelaku ekonomi digital.
- Kolaborasi internasional untuk mengatasi penghindaran pajak.
b. Reformasi Belanja Negara
- Penerapan Digital Budgeting System.
- Pemanfaatan big data analytics dan AI untuk evaluasi.
- Prioritas pada infrastruktur digital nasional.
c. Reformasi Tata Kelola Fiskal
- Transparansi data dan akses publik.
- Penguatan SDM aparatur fiskal.
- Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.
3. Dampak Positif Reformasi Fiskal Digital
Implementasi reformasi kebijakan fiskal berbasis digital membawa beberapa dampak positif:
- Peningkatan efisiensi penerimaan negara.
- Transparansi keuangan negara meningkat.
- Percepatan layanan publik.
- Dukungan bagi pertumbuhan ekonomi digital.
4. Tantangan dan Risiko yang Dihadapi
Reformasi fiskal digital juga menghadapi risiko:
- Keamanan data dan privasi.
- Kesenjangan digital antar daerah.
- Resistensi birokrasi terhadap inovasi.
- Ketidakpastian global terkait kebijakan pajak internasional.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal di era digital memerlukan pendekatan baru yang lebih terbuka, adaptif, dan berbasis data. Evaluasi terhadap sistem yang ada menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah digitalisasi sudah berjalan, masih diperlukan reformasi struktural agar kebijakan fiskal mampu menghadapi kompleksitas ekonomi modern.
Reformasi kebijakan fiskal digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi menuju tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, Indonesia dapat menciptakan sistem fiskal digital yang kuat dan berkelanjutan.
Saran
1. Pemerintah perlu mempercepat transformasi digital fiskal dengan memperkuat infrastruktur dan SDM.
2. Integrasi data antarinstansi harus diperluas agar pengawasan fiskal lebih efektif.
3. Reformasi perpajakan digital harus disertai edukasi bagi pelaku UMKM daring.
4. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta penting untuk menjaga inovasi kebijakan fiskal digital.
Penulis: Akbara Sanubari, Program Studi: Administrasi Publik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2025
Komentar