Lampung – Kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pesawaran bukan sekadar cerita tentang penyimpangan anggaran. Ini adalah potret buram dari bagaimana tata kelola proyek publik masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika proyek vital seperti air bersih dijadikan lahan bancakan, maka yang dirampas bukan hanya uang negara — tetapi hak hidup masyarakat.
Air bersih adalah kebutuhan dasar. Negara berkewajiban menjamin akses air yang layak bagi setiap warga. Namun, dalam praktiknya, proyek SPAM di Pesawaran justru menunjukkan bahwa kepentingan rakyat sering kali dikalahkan oleh kepentingan kelompok kecil. Proyek yang seharusnya menjadi solusi, berubah menjadi sumber masalah baru.
Korupsi pada proyek infrastruktur publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Ketika air bersih tidak mengalir ke rumah-rumah warga, maka dampaknya terasa langsung: menurunnya kualitas kesehatan, bertambahnya beban rumah tangga, dan matinya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ironisnya, celah korupsi seperti ini sering muncul bukan karena sistemnya tidak ada, tapi karena sistem itu dibiarkan longgar. Pengawasan yang lemah, keterbukaan informasi yang minim, dan budaya impunitas pejabat menjadi pupuk subur bagi praktik lancung. Proyek SPAM hanya satu contoh — bukan satu-satunya.
Lebih tajam lagi, kasus ini menampar wajah pemerintahan daerah yang kerap bicara soal pembangunan dan pelayanan publik, namun gagal membangun pondasi kejujuran dan integritas birokrasi. Ini bukan semata soal satu atau dua pejabat, tapi soal budaya birokrasi yang membiarkan kebocoran terjadi secara sistemik.
Sudah saatnya pemerintah berhenti bersembunyi di balik jargon “pembangunan” tanpa memastikan kejelasan siapa yang mengawasi, bagaimana proses berjalan, dan ke mana uang rakyat mengalir. Proyek publik harus terbuka seluas-luasnya pada pengawasan masyarakat, media, dan lembaga independen.
Penegakan hukum pun tak boleh tebang pilih. Jika korupsi pada proyek SPAM ini terbukti, hukum harus ditegakkan dengan tajam — bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Kasus SPAM Pesawaran bukan akhir dari cerita, tapi alarm keras bahwa pembangunan tanpa integritas hanyalah ilusi. Air bersih mungkin tak lagi mengalir, tapi suara rakyat tak boleh berhenti.
