Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil (outcome).
Langkah tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, beserta tim evaluator, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat tinggi pratama dan kepala perangkat daerah.
“Dunia sudah berubah sangat cepat. Teknologi berkembang pesat, ekspektasi masyarakat meningkat, dan birokrasi dituntut semakin gesit serta efisien. Karena itu, transformasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama untuk menghadapi tantangan baru,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menegaskan, reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan sistem dan aturan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Pemerintah, katanya, bukan lagi sekadar pengatur, tetapi pelayan publik yang responsif, produktif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Nilai SAKIP Lampung Meningkat
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat nilai SAKIP sebesar 68,36 poin, dan meningkat menjadi 68,95 poin pada tahun 2025. Meski belum spektakuler, peningkatan ini menunjukkan kemajuan dan arah perbaikan yang konsisten.
Wakil Gubernur mengakui masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain:
1. Keterlibatan pimpinan instansi dalam mengawal implementasi SAKIP,
2. Kesenjangan perencanaan dan evaluasi antarperangkat daerah,
3. Kolaborasi lintas-OPD yang belum optimal, serta
4. Penguatan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses kerja birokrasi.
“Kami berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis hasil kerja nyata. Lampung ingin menjadi birokrasi yang bekerja dengan hati, dengan data, dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi Pemerintah Pusat
Asisten Deputi RB Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan kemajuan reformasi birokrasi di Provinsi Lampung. Ia menilai Lampung menunjukkan tren positif dalam pengelolaan kinerja pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan program, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“RB tematik kini fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Lampung termasuk provinsi dengan capaian yang cukup baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa SAKIP bukan hanya laporan administrasi, melainkan instrumen manajemen pemerintahan berbasis data akurat. Setiap indikator kinerja harus mencerminkan hasil nyata dan efisiensi anggaran.
Pemerintah pusat sendiri tengah menyiapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, yang akan menjadi arah pembangunan birokrasi jangka panjang dan diturunkan dalam roadmap lima tahunan di seluruh daerah.
Menuju Pemerintahan Adaptif dan Transparan
Agus mengajak jajaran pemerintah daerah memperkuat budaya kinerja, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi, katanya, harus menjadi gerakan bersama untuk membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah memberi nilai tambah (value for money),” tegasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan dukungan seluruh perangkat daerah, reformasi birokrasi di Lampung diharapkan mampu menjadi contoh perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
(Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
