Pengeluaran negara merupakan proses sangat penting untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara. Indonesia menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan efektivitas alokasi sumber dayanya untuk mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 menunjukkan rencana strategis pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kemajuan negara dalam berbagai bidang.
Namun, ada banyak masalah dalam mengelola pengeluaran negara. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, ketidaktepatan sasaran belanja, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi banyak publik: apakah alokasi anggaran saat ini telah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara optimal?
Selain itu, bagaimana pengelolaan dana negara dapat diatur sehingga benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif biasa?
Sumber: Kementerian Keuangan. (2025). Informasi APBN 2025, hal. 13.
Belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun ditetapkan dalam APBN 2025, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Peningkatan efisiensi dan kualitas belanja adalah fokus kebijakan utama pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa anggaran bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong kemajuan negara, tetapi bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan secara efisien.
Belanja pemerintah pusat berkonsentrasi pada tujuan strategis yang mendukung transformasi ekonomi. Seperti halnya belanja modal untuk beberapa pembangunan mencakup pembangunan infrastruktur fisik dan digital serta kemajuan teknologi yang menjadi prioritas utama dalam memperkuat perekonomi jangka panjang. Sebaliknya, pemerintah juga memperkuat reformasi subsidi dan program perlindungan sosial untuk menjadikannya lebih adil dan tepat sasaran. Ini memastikan bahwa bantuan negara sampai kepada yang paling membutuhkan.
Menurut data alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi, prioritas strategis utama pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Umum: Ini menerima alokasi terbesar sebesar Rp850,0 triliun, atau 31,5% dari total, yang mencakup operasional birokrasi, pelayanan publik dasar, dan tanggung jawab pemerintah lainnya. Alokasi ini menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan.
2. Ekonomi: Sebesar Rp748,1 triliun (27,7%) dialokasikan untuk mendorong industri produktif melalui pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap UMKM, dan pengembangan sektor pariwisata (2,6 triliun) dan perlindungan lingkungan hidup (8,5 triliun), yang mendukung ekonomi hijau.
3. Pendidikan: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global dengan alokasi Rp285,2 triliun (10,6%). Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang inovatif dan produktif yang akan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang, dan menyadari bahwa sangat penting untuk investasi pada pendidikan.
4. Perlindungan Sosial: Rp273,0 triliun (10,1%) dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sosial pada masyarakat dan mempertahankan daya beli masyarakat yang masih rentan. Bantuan langsung tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sarana penting untuk mewujudkan stabilitas sosial.
5. Pertahanan, Ketertiban, dan Keamanan: Jumlah Rp376,4 triliun (13,9%) yang dialokasikan untuk fungsi pertahanan (Rp166,1 triliun) dan ketertiban dan keamanan (Rp210,3 triliun) menunjukkan betapa pentingnya negara menjaga kedaulatan dan stabilitasnya.
6. Kesehatan: Rp124,5 triliun (4,6%) dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mempersiapkan pasien untuk masalah kesehatan di masa depan.
Sumber: Kementerian Keuangan. (2025). Informasi APBN 2025, hal. 31.
Penguatan desentralisasi melalui program Transfer ke Daerah (TKD) adalah elemen penting dari kebijakan fiskal untuk tahun 2025. Alokasi tersebut meningkat drastis menjadi Rp919,9 triliun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2021, ketika itu sebesar Rp795,5 triliun. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan belanja daerah yang lebih efisien, yang akan mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi nasional.
Dengan memaksimalkan kekuatan finansial daerah, kebijakan ini menjamin bahwa pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial tersebar secara merata di seluruh wilayah, tidak hanya di kota-kota besar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat dan tepat.
Faktor-faktor eksternal seperti kemungkinan perlambatan ekonomi global dan perubahan harga komoditas membuat implementasi kebijakan menjadi sulit, terlepas dari bagaimana anggaran negara sebenarnya dialokasikan. Pengeluaran yang memungkinkan respons cepat tanpa membahayakan stabilitas makro ekonomi dan manajemen anggaran yang fleksibel harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Secara internal, kepercayaan publik dapat meningkat melalui peningkatan tata kelola dan transparansi. Membutuhkan pengawasan ketat oleh lembaga terkait dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penganggaran untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dan pemborosan.
Digitalisasi sistem e-budgeting dan pengelolaan dana mempercepat pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi intervensi manual yang berpotensi menyebabkan korupsi.
Untuk mengelola anggaran ini, lembaga legislatif, pelaku korporasi, masyarakat luas, dan pemerintah federal dan daerah harus bekerja sama. Perwakilan pemerintah juga harus terus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola anggaran secara profesional dengan menekankan hasil melalui pelatihan dan insentif yang sesuai.
Terdapat indikasi bahwa pengelolaan belanja negara pada tahun 2025 membaik, dengan penekanan khusus pada efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Namun, pengawasan yang ketat dan prosedur akuntabilitas yang jelas sangat penting untuk keberhasilannya di masa depan guna menjamin bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam setiap siklus anggaran, semua pemangku kepentingan harus menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang kredibel.
Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, belanja pemerintah dapat berkembang dari sekadar alat administratif menjadi kekuatan utama di balik pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mengalokasikan sumber daya secara tepat, terbuka, dan bertanggung jawab akan menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan tujuan Indonesia Maju yang sejahtera dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.
Penulis: Azira Nur Liana Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Komentar