Latar Belakang Masalah
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program bantuan, salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini dirancang secara inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi, integrasi data nasional, serta sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan efisien. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat akses bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu serta mengurangi angka putus sekolah. Namun, meskipun KIP telah mengalami berbagai pembaruan dan inovasi, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan permasalahan ketidak-tepatan sasaran.
Banyak ditemukan kasus di mana peserta didik yang berasal dari keluarga mampu justru menerima bantuan KIP, sementara siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak terdata atau tidak memperoleh bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat.
Ketidak-tepatan sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidak-sinkronan data antar instansi, keterbatasan validasi kondisi ekonomi secara aktual, serta kurang optimalnya peran sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Akibatnya, tujuan utama program KIP sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidak-adilan sosial serta pemborosan anggaran negara. Maka diperlukan evaluasi mendalam terhadap inovasi yang telah diterapkan dalam program KIP, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran penerima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat administratif dan teknologis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal program.
Pembahasan
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada dasarnya dirancang sebagai instrumen negara untuk menjamin akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Secara normatif, KIP mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial di bidang pendidikan, sekaligus menjadi upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar lapisan masyarakat. Dengan adanya KIP, diharapkan setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, sehingga meningkatkan mobilitas sosial dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan KIP masih menghadapi persoalan klasik, yakni ketidaktepatan sasaran. Bantuan yang seharusnya diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan tidak jarang justru jatuh ke tangan penerima yang relatif mampu, sementara peserta didik dari keluarga rentan tetap terpinggirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ketepatan sasaran bukan hanya persoalan administratif sederhana, melainkan masalah sistemik yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Salah satu faktor utama kesalahan sasaran ini adalah basis data penerima yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Ketergantungan pada data administratif, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tanpa adanya verifikasi lapangan yang memadai, membuka ruang terjadinya kesalahan. Kondisi ekonomi keluarga yang cepat berubah—misalnya akibat kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau krisis ekonomi—sering kali tidak segera tercermin dalam data resmi. Akibatnya, terdapat dua konsekuensi nyata: pertama, siswa yang benar-benar layak menerima KIP tidak terdaftar sebagai penerima, dan kedua, siswa yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan. Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi program KIP tidak dapat berhenti pada mekanisme digitalisasi data atau integrasi sistem semata. Penanganan ketidak-tepatan sasaran menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk verifikasi lapangan secara rutin, pemutakhiran data berkala, serta keterlibatan aktif sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memvalidasi penerima manfaat. Dengan demikian, KIP dapat berfungsi tidak hanya sebagai program bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.
(Bagan alur KIP yang salah sasaran di indonsia)
Bagan tersebut menunjukkan bahwa ketidak-tepatan sasaran dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan persoalan sistemik yang terjadi secara berantai, bukan sekadar kesalahan tunggal dalam satu tahapan kebijakan. Kesalahan pada tahap pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima saling berkaitan dan berdampak langsung pada hasil akhir penyaluran bantuan. Dalam konteks inilah gagasan KIP Inovatif menjadi relevan sebagai upaya pembaruan kebijakan untuk memperbaiki kelemahan yang bersifat struktural tersebut. Namun demikian, meskipun KIP telah dirancang secara inovatif, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep dan tujuan awal program.
Inovasi dalam KIP seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai penerapan teknologi digital atau integrasi sistem data semata, tetapi juga sebagai perubahan cara pandang dalam merancang dan menyalurkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada ketepatan sasaran dan keadilan sosial. KIP Inovatif menuntut pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta berbasis realitas sosial yang terjadi di lapangan. Namun, pada praktiknya, pendekatan tersebut masih sering terhambat oleh keterbatasan verifikasi kondisi ekonomi secara aktual, beban administratif di tingkat sekolah, serta kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Diagram Penerima KIP
(Diagram penerima KIP dari tahun 2020 – 2025)
Berdasarkan diagram di atas. Jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari tahun 2020 hingga 2025, semakin meningkat setiap tahun dan program ini menjangkau jutaan peserta didik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Secara stabilitas jumlah penerima KIP mencerminkan upaya negara dalam menjaga keberlanjutan bantuan pendidikan, terutama pada masa krisis sosial dan ekonomi, namun masih terdapat salah sasaran antara sistem dan realitas. Data yang sudah terintegrasi tetap bergantung pada input awal yang belum tentu mencerminkan kondisi terkini keluarga penerima. Selain itu, keterbatasan verifikasi lapangan, beban administratif sekolah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan membuat kesalahan sasaran sulit terdeteksi secara cepat. Akibatnya, siswa yang secara ekonomi sudah mampu masih tercatat sebagai penerima KIP, sementara siswa rentan yang baru mengalami penurunan kondisi ekonomi belum terakomodasi. Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan perlu diimbangi dengan penguatan implementasi di tingkat akar. Agar inovasi KIP benar-benar berdampak pada kelompok yang paling membutuhkan.
Kesimpulan
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai inovasi teknologi dan integrasi data. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran, yang ditandai oleh masih adanya penerima yang tidak sesuai kriteria dan peserta didik membutuhkan yang belum terakomodasi. Permasalahan ini disebabkan oleh data yang belum mutakhir, keterbatasan verifikasi lapangan, serta belum optimalnya peran sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, KIP Inovatif perlu menekankan ketepatan sasaran dan keadilan sosial melalui penguatan verifikasi, pemutakhiran data, dan peningkatan partisipasi berbagai pihak agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Penulis: DEWI AYU LESTARI, Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
