Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar sosialisasi Program Ketahanan Pangan sekaligus penguatan komitmen Jaga Desa bersama Kejaksaan Negeri.
Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Nomor 142/PDP.04.01/V/2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, serta Surat Sekda Provinsi Lampung Nomor 400.10.2/4273/V.12/2025 mengenai Perjanjian Kerjasama Program Jaga Desa.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang PMD, Ulfa, menekankan pentingnya konsistensi desa dalam mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan sesuai regulasi.
“Kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat swasembada pangan di tingkat desa. Tahun depan akan ada pemeriksaan, sehingga desa harus betul-betul menyesuaikan program dengan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar berorientasi pada keuntungan usaha,” ujar Ulfa.
Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, rembuk desa dan evaluasi berjenjang menjadi sangat penting agar program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kabupaten Program Ketahanan Pangan menambahkan, bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari aspek administrasi dan akuntabilitas.
“Untuk Kabupaten Pesawaran, alokasi 20 persen Dana Desa mencapai Rp28 miliar. Program ini harus berhasil, baik secara fisik maupun administrasi. Ke depan akan ada tindak lanjut berupa penandatanganan MoU dengan Kejaksaan, dan tim dari Kejaksaan akan turun langsung melakukan pendampingan,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap desa-desa di Pesawaran dapat mempercepat implementasi program ketahanan pangan, sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan yang berkelanjutan.
