PESAWARAN, 9 November 2026 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan ini diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan Dana Desa, batas kewenangan aparatur pemerintahan, tertib administrasi, hingga mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan program JAGA DESA. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana edukasi agar aparatur desa dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara bertanggung jawab serta sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Nanda.
Bupati juga menitipkan tiga pesan kepada aparatur desa. Pertama, memahami aturan sebelum mengambil tindakan, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Kedua, mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun camat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan bahwa permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat muncul akibat minimnya pemahaman regulasi, lemahnya administrasi, maupun ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, program JAGA DESA tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum.
Ia mengingatkan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh penyelenggara pemerintahan desa. Karena itu, aparatur desa harus menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penganggaran kegiatan fiktif, serta praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., memaparkan materi mengenai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia menjelaskan tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan aparatur pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Aliansyah juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelasnya.
Penguatan Pengawasan dan Transparansi Dana Desa
Pelaksanaan program JAGA DESA di Pesawaran menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan desa tidak cukup hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap kegiatan memiliki dasar perencanaan, pelaksanaan, bukti administrasi, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Fungsi pengawasan BPD, pembinaan pemerintah daerah, pemeriksaan Inspektorat, serta edukasi hukum dari Kejaksaan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan Dana Desa yang terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, program JAGA DESA diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum aparatur desa sekaligus mendorong pembangunan desa yang tertib administrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran.
Komentar