Lampung – Pemerintah senantiasa terus mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal dan memacu pembangunan yang berkelanjutan. Melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sumber daya lokal, pemerintah daerah menargetkan kenaikan PAD sebesar 15 persen pada tahun 2025.
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah pendataan ulang seluruh objek pajak dan retribusi daerah, terutama yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, serta izin usaha. Pendataan ini dilakukan secara digital untuk meningkatkan akurasi dan menghindari manipulasi data.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus melaksanakannya, menurunkan tim ke kecamatan dan desa untuk memastikan tidak ada potensi pajak yang terlewat. Sistem digital juga mulai diterapkan untuk pembayaran pajak secara online.
Digitalisasi Sistem dan Pelayanan Publik
Pemda juga mulai menerapkan digitalisasi layanan publik dan perpajakan, guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan. Sistem ini mencakup notifikasi otomatis, QR Code pembayaran, hingga aplikasi pelaporan mandiri.
Dengan sistem digital, masyarakat tak perlu antre di kantor. Ini mendorong efisiensi dan transparansi.
Reformasi Tata Kelola BUMD dan Aset Daerah
Selain pajak, Pemkab juga menyoroti pentingnya meningkatkan kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini sedang dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk rencana pembentukan unit usaha baru di sektor perdagangan hasil bumi dan energi terbarukan.
BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Didorong agar bisa ekspansi ke usaha yang menguntungkan dan sesuai potensi daerah.
Tak hanya itu, aset-aset milik daerah yang selama ini tidak produktif akan dimanfaatkan secara optimal. Lahan kosong dan bangunan mangkrak akan ditawarkan dalam skema kemitraan kepada investor swasta.
Pariwisata sebagai Motor Ekonomi Baru
Di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata menyiapkan kalender event daerah seperti Festival Wisata, Culture Camp, dan promosi wisata bahari digital. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan secara langsung berdampak pada PAD dari retribusi pariwisata dan konsumsi lokal.
Pariwisata dirancang agar lebih kuat, yang belum dikelola maksimal. Berkolaborasi dengan desa wisata dan pelaku UMKM agar sektor ini benar-benar memberi dampak ekonomi.
Pemberdayaan UMKM dan BUMDes
Pemkab juga memperkuat basis ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program pelatihan, bantuan permodalan, hingga pemasaran digital disiapkan agar UMKM naik kelas dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dari sisi izin usaha dan retribusi produksi.
UMKM yang berkembang bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga jadi wajib pajak potensial.
Kolaborasi dan Transparansi Jadi Kunci
Seluruh strategi ini ditopang oleh prinsip transparansi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah melibatkan perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mendorong peningkatan PAD.
PAD bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan publik. Maka, kita buka ruang partisipasi seluas mungkin.
Dengan strategi terukur dan partisipasi aktif masyarakat, Daerah optimistis mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
