JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rakor ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Kegiatan yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menegaskan, Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi ketahanan pangan tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan sektor perbankan untuk mengatasi persoalan permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung binaan.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Polri memastikan petani tidak terjerat praktik tengkulak dengan harga jual yang merugikan.
Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang lebih menguntungkan. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD .02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran modal secara tepat waktu.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (Red/Hendrik MA)
