Bandar Lampung, 4 Oktober 2025 — Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Lampung menyoroti kondisi keuangan daerah di Provinsi Lampung yang menunjukkan defisit riil cukup signifikan sepanjang tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK, sejumlah kabupaten/kota di Lampung mencatat defisit riil miliaran hingga triliunan rupiah.
Data sementara menunjukkan bahwa:
- Pemerintah Provinsi Lampung mengalami defisit riil sekitar Rp 1,82 triliun berdasarkan laporan akhir tahun 2024.
- Kota Bandar Lampung mencatat defisit riil sebesar Rp 267,42 miliar.
- Kabupaten Pesawaran mengalami defisit riil sebesar Rp 66,11 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 97,36 miliar di tahun 2023.
Ketua IMO Indonesia Provinsi Lampung, Agung Sugenta, menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi alarm penting bagi tata kelola keuangan daerah.
“Defisit riil bukan hanya angka di atas kertas. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan nyata antara kemampuan pendapatan dan realisasi belanja daerah. Jika tidak dikendalikan, hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperbesar risiko penyimpangan fiskal,” tegasnya.
IMO Lampung menilai bahwa situasi ini perlu pengawasan dan audit mendalam, termasuk memastikan apakah defisit yang terjadi disebabkan oleh faktor struktural (seperti penurunan pendapatan DBH dan DAU) atau faktor nonstruktural (seperti pemborosan, proyek tidak produktif, atau keterlambatan transfer pusat).
Lebih lanjut, IMO Lampung juga mendorong:
1. Transparansi penuh laporan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota melalui publikasi daring (open data).
2. Tindakan korektif dari Inspektorat dan BPKP untuk menelusuri penggunaan anggaran defisit.
3. Penegakan hukum jika ditemukan unsur penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan daerah.
“Kami akan segera menindaklanjuti hasil temuan ini dengan laporan resmi ke lembaga pengawas keuangan, guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran publik yang ditutupi di balik istilah ‘defisit riil’,” tambah Ketua IMO Lampung.
IMO Lampung berkomitmen untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di seluruh daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah dari dana rakyat digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.
