BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat peran koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Lampung, di Balai Keratun Lt. III, Rabu (22/10/2025).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan potensi dan tantangan ekonomi daerah. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 483 triliun—peringkat keempat terbesar di Sumatra—Lampung masih menghadapi ketimpangan pemerataan ekonomi.
“Pendapatan per kapita Provinsi Lampung baru Rp 51 juta atau peringkat ketujuh di Sumatra, dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,6 persen,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada belum optimalnya tata niaga dan hilirisasi produk lokal. Dari total PDRB sektor pertanian dan perkebunan senilai Rp 150 triliun (126% dari PDRB Lampung), hanya 19% atau sekitar Rp 40 triliun yang diolah di dalam provinsi.
“Lebih dari Rp 100 triliun komoditas Lampung keluar dalam bentuk mentah. Misalnya kopi senilai Rp 15 triliun per tahun diekspor sebagai green bean. Jika di-roast di sini, nilainya bisa naik satu setengah kali lipat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti permasalahan fluktuasi harga jagung akibat minimnya fasilitas pengeringan (dryer) di tingkat desa.
Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Desa
Sebagai solusi strategis, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan di Lampung. Program ini dirancang untuk:
1. Mencegah ekspor mentah komoditas unggulan dengan membangun industri pengolahan di tingkat desa.
2. Meningkatkan daya saing dan daya tawar desa terhadap perusahaan dan pasar.
3. Menstabilkan harga kebutuhan pokok melalui distribusi barang-barang esensial seperti minyak dan gas.
“Dengan potensi jagung 3 juta ton, jika pengeringannya dilakukan koperasi desa dengan biaya Rp 500 per kg, maka akan ada aliran dana Rp 1,5 triliun dari kota ke desa. Investasi dryer di seluruh desa Lampung hanya Rp 700 miliar. Itu baru dari jagung, belum termasuk beras, kopi, kakao, dan lada,” papar Mirza.
Program ini akan diintegrasikan dengan BUMDes dan program strategis lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menciptakan lebih dari 30.000 lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 10%.
Gubernur menegaskan pentingnya peran Dekopinwil Lampung sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan, pengawasan, dan kapasitas koperasi di daerah.
“Koperasi akan menjadi instrumen utama garda terdepan dalam memperkaya komoditas, meningkatkan nilai tambah, dan memakmurkan rakyat. Mari wujudkan Lampung maju dengan koperasi yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan,” tutupnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Dukungan terhadap penguatan koperasi di Lampung juga datang dari Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang membuka Muswil secara daring.
Ferry mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan menyampaikan target nasional agar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia siap beroperasi pada Maret 2026.
“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat kembali peran koperasi. Negara hadir untuk menata sistem, kultur, dan praktik perekonomian rakyat. Kami berharap Lampung menjadi provinsi percontohan,” kata Ferry.
Muswil Dekopinwil Lampung akhirnya secara aklamasi menetapkan Hipni sebagai Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025–2030.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
