BANDAR LAMPUNG – Ikatan Media Online (IMO) Lampung menyoroti serius kegagalan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang berujung pada kebijakan tunda bayar APBD. Rendahnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai sebagai persoalan mendasar yang mencerminkan lemahnya tata kelola pendapatan daerah.
Ketua IMO Lampung Agung Sugenta menegaskan, capaian PKB yang hanya 42,41 persen dari target bukan sekadar persoalan ekonomi masyarakat, melainkan indikasi masalah struktural dalam sistem pemungutan pajak daerah.
“Ini bukan masalah sepele. Ketika pajak lain bisa melampaui target, tetapi PKB justru anjlok, maka yang harus dievaluasi adalah sistem, manajemen, dan penegakan aturannya, bukan semata menyalahkan masyarakat,” tegas Ketua IMO Lampung, Sabtu (3/1/2026).
PKB Lemah, Fiskal Daerah Goyah
IMO Lampung menilai ketergantungan PAD terhadap PKB tanpa sistem pengendalian yang kuat membuat keuangan daerah rentan. Ketika sektor ini bermasalah, dampaknya langsung terasa hingga ke kebijakan tunda bayar yang merugikan pihak ketiga dan berpotensi menghambat pelayanan publik.
“Tunda bayar bukan solusi jangka panjang. Ini alarm bahwa ada kebocoran, pembiaran, atau ketidakefektifan kebijakan yang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.
Risiko Tata Kelola dan Kepercayaan Publik
Menurut IMO Lampung, lemahnya penagihan tunggakan PKB, pemutihan pajak yang berulang, serta tidak tegasnya sanksi terhadap kendaraan menunggak berpotensi menimbulkan ketidakadilan fiskal.
“Masyarakat yang taat pajak justru dirugikan. Ini berbahaya karena bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” kata Ketua IMO Lampung.
IMO juga mengingatkan bahwa kondisi ini membuka ruang risiko korupsi berbasis pembiaran, terutama jika tidak ada evaluasi terbuka terhadap kinerja UPTD Samsat dan transparansi data tunggakan.
Rekomendasi IMO Lampung untuk Pemprov
Sebagai organisasi media yang memiliki fungsi kontrol sosial, IMO Lampung menyampaikan sejumlah solusi konkret kepada Pemerintah Provinsi Lampung:
- Audit terbuka PKB dan kinerja Samsat
- Publikasikan target, realisasi, dan tunggakan PKB per kabupaten/kota serta per UPTD.
- Hentikan pemutihan pajak berulang
- Ganti dengan skema insentif bagi wajib pajak patuh dan sanksi tegas bagi penunggak kronis.
- Integrasi dan validasi data kendaraan
- Sinkronkan data Bapenda, kepolisian, dan leasing agar tidak ada kendaraan “hilang dari sistem”.
- Penegakan sanksi yang adil dan konsisten
PKB harus diposisikan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar imbauan moral.
Transparansi tunda bayar APBD
Pemerintah diminta membuka daftar kegiatan dan nilai anggaran yang ditunda agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
“Pemprov Lampung harus menjadikan momentum ini sebagai titik balik pembenahan fiskal. Jangan sampai tunda bayar menjadi kebiasaan tahunan,” tegasnya.
IMO Siap Kawal
IMO Lampung menyatakan siap mengawal isu ini melalui pemberitaan berimbang dan investigatif, sekaligus mendorong dialog terbuka antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi, tetapi mengingatkan. Pajak daerah adalah uang rakyat. Pengelolaannya harus profesional, transparan, dan adil,” pungkas Ketua IMO Lampung. (Red)
