OPINI – Sejak video joget sejumlah anggota DPR, termasuk Uya Kuya dan Eko Patrio, viral usai Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, publik kembali disuguhi tontonan yang mengaburkan batas antara ruang kenegaraan dan panggung hiburan.
“Kita DPR, tapi kita artis,” ujar Uya Kuya dengan enteng, seakan menegaskan bahwa status artis tetap melekat meski kini menyandang predikat wakil rakyat. Pernyataan itu bukan sekadar candaan; ia adalah cermin bagaimana budaya konten telah menyusup hingga ke ruang yang seharusnya penuh wibawa dan kehormatan.
DPR dan Budaya Konten
Era digital melahirkan logika baru: siapa yang tidak tampil, dianggap hilang. Kalimat Uya Kuya, “Emang ada anggota DPR yang gak ngonten?”, menegaskan bahwa bahkan politisi kini merasa wajib berkompetisi dalam arena konten. Sayangnya, obsesi memburu sorotan kamera justru memperkuat stigma bahwa DPR lebih sibuk mempertontonkan diri ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Empati yang Hilang
Di tengah tekanan ekonomi, harga-harga melambung, dan keresahan publik yang makin terasa, aksi joget ceria anggota DPR bagaikan tamparan telak. Netizen pun menyindir, “Gedung DPR dianggap panggung hiburan.” Kritik ini bukan sekadar soal etika formal, tetapi soal jarak psikologis antara elit dan rakyat. Joget itu dianggap simbol empathy gap—jurang empati yang makin lebar antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan mereka yang berjuang bertahan hidup.
Dalih Spontanitas
Wakil Ketua DPR Adies Kadir berusaha meredam kritik dengan menyebut joget terjadi setelah agenda resmi berakhir, sekadar ekspresi spontan karena iringan musik taruna. Dalih ini memang logis, tapi tetap tidak menghapus fakta bahwa ruang sidang kenegaraan memiliki standar kehormatan yang berbeda. Ketika simbol negara diperlakukan seperti panggung pesta, legitimasi moral DPR kian runtuh.
DPR Bukan Panggung Variety Show
Masalah utamanya bukan pada goyangan itu sendiri, melainkan pada ruang dan waktu. Anggota DPR boleh bersenang-senang, tetapi tidak di ruang yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat. Gedung DPR bukan studio hiburan, dan sidang kenegaraan bukan after party.
Joget di parlemen mungkin tampak sepele, tapi ia meninggalkan jejak persepsi: bahwa DPR tidak lagi dihormati, melainkan ditertawakan. Jika citra DPR terus dipertaruhkan demi konten, maka jangan salahkan rakyat bila suatu saat gedung megah itu hanya dipandang sebagai panggung sandiwara yang menghabiskan APBN.
