Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan kebijakan baru terkait bahan bakar minyak (BBM). Regulasi tersebut dinilai berpotensi merugikan Pertamina dan pihak swasta karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi pasar serta kebutuhan industri dalam negeri.
Padahal, secara normatif, kebijakan itu dimaksudkan untuk mengatur distribusi dan harga BBM agar lebih stabil di Indonesia. Namun di lapangan, hasilnya justru menimbulkan gejolak baru.
Dampak Kebijakan yang Kontraproduktif
Kebijakan pembatasan distribusi BBM melalui satu pintu Pertamina, membuat sejumlah SPBU swasta kekurangan pasokan. Banyak di antaranya bahkan menghentikan pelayanan karena stok BBM yang menipis.
Pertamina sendiri, yang menjadi ujung tombak penyedia energi nasional, juga diprediksi akan menghadapi tekanan keuangan akibat ketidakseimbangan harga dan biaya operasional. Pengaturan harga yang tidak mengikuti mekanisme pasar bisa menggerus margin keuntungan dan menghambat kinerja perusahaan.
Padahal, keterlibatan pihak swasta selama ini sangat membantu memperlancar rantai distribusi energi di daerah-daerah yang tidak seluruhnya mampu dijangkau oleh Pertamina. Dengan pembatasan tersebut, rantai distribusi justru terhambat dan menimbulkan efek domino — mulai dari naiknya biaya transportasi, menurunnya efisiensi industri, hingga tekanan terhadap sektor UMKM.
Kondisi ini mirip dengan yang pernah dialami Provinsi Banten, di mana pengetatan pasokan gas menyebabkan kelangkaan energi di kalangan industri. Dari pengalaman itu, seharusnya pemerintah belajar bahwa sistem distribusi energi yang terlalu tertutup justru membuat ketahanan energi semakin rapuh.
Masalah Baru: Campuran Etanol dan BBM
Masalah kian kompleks dengan kebijakan baru terkait pencampuran etanol dalam BBM. Secara ide, kebijakan ini bertujuan baik — yakni mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Namun, di lapangan kebijakan ini tampak belum siap.
Rantai pasokan etanol masih lemah, kualitas bahan baku belum konsisten, dan infrastruktur pendukung belum memadai. Akibatnya, masyarakat mengeluh kualitas bahan bakar menurun, bahkan mempengaruhi performa mesin kendaraan.
Kebijakan yang seharusnya menjadi solusi transisi energi justru melahirkan persoalan baru. Ini menunjukkan lemahnya kalkulasi kebijakan publik yang sering kali terburu-buru dan kurang mendengarkan kondisi di lapangan.
Optimisme Kepemimpinan Simon Aloysius
Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul sinar harapan dari sosok Simon Aloysius, Direktur Utama Pertamina yang baru. Simon dikenal sebagai figur yang disiplin, tegas, namun tetap visioner dan terbuka terhadap inovasi.
Berbeda dengan pendekatan birokratis yang lamban, Simon membawa gaya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi solusi. Ia memahami bahwa tantangan energi hari ini bukan sekadar soal produksi dan distribusi, melainkan soal tata kelola, transparansi, dan efisiensi.
Langkah-langkah strategis mulai terlihat dari kebijakan internal Pertamina di bawah kepemimpinannya: memperkuat kilang domestik, mempercepat digitalisasi sistem distribusi, hingga mendorong efisiensi rantai pasok untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan publik.
Simon juga membuka ruang kemitraan yang lebih luas antara BUMN dan sektor swasta, dengan pandangan bahwa swasta bukan pesaing, melainkan mitra strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Harapan Baru untuk Stabilitas Energi Nasional
Kepemimpinan Simon Aloysius membawa harapan baru bagi masa depan energi nasional. Publik menaruh ekspektasi besar bahwa di tangannya, Pertamina tidak hanya menjadi raksasa energi, tetapi juga simbol efisiensi dan ketahanan nasional di tengah dinamika global.
Kini, tantangannya adalah bagaimana mengembalikan stabilitas pasokan dan harga BBM tanpa mengorbankan peran swasta maupun efisiensi Pertamina. Diperlukan koordinasi yang solid antara Kementerian ESDM dan Pertamina agar kebijakan energi benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar angka dan regulasi di atas kertas.
Kita berharap, dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jernih, Pertamina mampu keluar dari bayang-bayang kebijakan yang kurang matang dan kembali menjadi motor utama ketahanan energi Indonesia.
