Jakarta, 3 September 2025 – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memaparkan fokus rencana kerja Kemendagri tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam paparannya, Tomsi menjelaskan bahwa total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 mencapai Rp7,8 triliun, yang difokuskan pada tiga bagian utama: Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
Program Prioritas Presiden meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada dan lumbung pangan, cek kesehatan gratis, penanganan sampah, serta fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
Program Prioritas Nasional difokuskan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.
Selain itu, Kemendagri juga mengalokasikan belanja wajib dan tidak dapat ditunda, seperti penyediaan bahan makanan bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi penerimaan calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor.
Tomsi turut memaparkan rencana kerja unit eselon I, salah satunya IPDN yang menargetkan lulusannya mampu bersaing memperoleh beasiswa luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Ditargetkan oleh Bapak Menteri, kurang lebih 100 orang per tahun mendapatkan beasiswa,” ujarnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi para Wakil Ketua Komisi II, yakni Aria Bima, Zulfikar Arse Sadikin, Bahtra, dan Dede Yusuf. Hadir pula Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, serta Sekretaris DKPP David Yama.
