Jakarta, — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Rakor ini membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah penanganan bencana berjalan cepat, tepat, terukur, serta terpadu di lapangan. Fokus pembahasan meliputi evakuasi warga terdampak, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah bencana.
“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” tegas Menko Polkam.
Ia menyampaikan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dalam aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat direspons dengan baik.
“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” ujar Menko Polkam.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan bahwa sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk memastikan respons pemerintah terhadap situasi bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Menko Polkam juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana memerlukan dukungan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum.
Selain membahas penanganan bencana, rakor tersebut turut mengevaluasi kesiapan pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengamanan dilakukan secara antisipatif untuk menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun.
