Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/12/2025). Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama Gubernur Lampung.
Prosesi pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/6537/6.04/2025 dan 800.1.3.3/6538/6.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Tiga Pejabat dalam SK Pertama
1. Dr. Evi Fatmawati, M.Si.
Dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
2. Drs. Samsurijal, MM.
Dari Kepala Dinas Koperasi, UKM menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung.
3. Drs. Intizam
Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Dua Pejabat dalam SK Kedua
1. Sukmawan Hendriyanto, ST., MT.
Dari Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung.
2. Dr. Yusmaidi, Sp.B (K) BD.
Dari Dokter Ahli Madya RSUD Abdul Moeloek menjadi Wakil Direktur Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik RSUD Abdul Moeloek.
Gubernur: Pejabat Baru Harus Jadi Penggerak Perubahan
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, Gubernur Lampung menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat baru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir secara nyata, yang mendengar, memahami, dan memberikan solusi cepat serta tepat,” ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan bahwa pejabat pimpinan tinggi tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga harus mampu membawa nilai perubahan melalui inovasi, keberanian mengambil langkah strategis, dan kemampuan menggerakkan seluruh jajaran.
Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi Pemprov Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
