Tanggamus — Di tengah sorotan publik terhadap persoalan SPAM di sejumlah pekon, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas PUPR menegaskan bahwa fasilitas tersebut berfungsi normal saat diserahterimakan. Masalah yang muncul belakangan disebut berasal dari kurangnya perawatan oleh pengelola desa serta kondisi alam yang memicu kerusakan jaringan pipa.
Proses serah terima SPAM dilakukan secara berjenjang. Dari Dinas PUPR kepada Kepala Pekon, dan selanjutnya Kepala Pekon menyerahkan pengelolaan operasional kepada Badan Pengelola SPAM Pedesaan (BPSPAM). Setelahnya, pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan desa.
Pihak pekon menyebut, saat serah terima dilakukan, kondisi SPAM dalam keadaan baik dan air mengalir normal. Instalasi, jaringan pipa, hingga sumber air dinyatakan siap digunakan oleh masyarakat.
Pengelolaan operasional selanjutnya didukung dari iuran pengguna yang diputuskan melalui musyawarah bersama tanpa adanya paksaan atau intimidasi. Iuran tersebut diperuntukkan untuk perawatan dan perbaikan fasilitas apabila terjadi gangguan.
Namun, setelah beberapa waktu berjalan, perawatan rutin tidak dilakukan, sehingga sejumlah komponen mengalami penyumbatan dan kerusakan ringan yang tidak segera diperbaiki. Kondisi ini diperparah dengan faktor alam dan kerawanan lokasi jaringan pipa.
Sejumlah jalur pipa berada di area tebing dan perkebunan yang kerap dilanda longsor. Material tanah yang terbawa longsor masuk ke saluran dan menutup jalur pipa, menyebabkan aliran air melemah bahkan terhenti. Selain itu, laporan mengenai pencurian fasilitas SPAM turut menambah kerusakan dan mengganggu kelancaran aliran.
Dengan rangkaian temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menilai bahwa persoalan yang terjadi bukan berasal dari kualitas pembangunan SPAM, melainkan akibat lemahnya pengelolaan pasca serah terima dan minimnya perawatan di tingkat desa.
Pemerintah mendorong agar pengelola desa kembali melakukan penataan, mulai dari mengaktifkan BPSPAM, memastikan iuran dikelola sesuai kesepakatan, hingga melakukan pemetaan ulang terhadap titik rawan longsor untuk meminimalisir kerusakan di kemudian hari.
Fasilitas SPAM yang sejak awal diserahkan dalam kondisi berfungsi, diharapkan dapat kembali optimal jika pola pengelolaan dan perawatan diperkuat.
