Pesawaran – Keberadaan tambang rakyat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pesawaran, dinilai masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan yang belum optimal dan cenderung konvensional membuat potensi ekonomi dari sektor ini belum tergarap maksimal.
Praktisi dan pengamat sektor pertambangan menilai, tambang rakyat sejatinya memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menggerakkan roda ekonomi desa. Aktivitas ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak masyarakat, terutama di wilayah yang minim akses terhadap lapangan kerja formal.
Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi. Sebagian besar aktivitas tambang rakyat dilakukan tanpa perencanaan berbasis data, mulai dari aspek geologi, perhitungan kadar mineral, hingga manajemen operasional. Kondisi ini menyebabkan rendahnya produktivitas serta tingginya risiko kerugian bagi para penambang.
“Selama ini banyak penambang bekerja berdasarkan insting, bukan data. Akibatnya, biaya tinggi tetapi hasil tidak maksimal,” ujar salah satu sumber di lapangan.
Untuk itu, diperlukan transformasi dalam pengelolaan tambang rakyat agar lebih modern dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based), seperti pemetaan potensi sumber daya, pengujian kadar mineral secara berkala, serta pengelolaan produksi yang lebih terstruktur.
Selain itu, pembentukan kelembagaan seperti koperasi tambang dinilai menjadi solusi efektif untuk meningkatkan posisi tawar penambang. Dengan sistem kolektif, penambang dapat mengakses permodalan, teknologi pengolahan yang lebih baik, serta memperluas jaringan pemasaran tanpa bergantung pada tengkulak.
Dari sisi ekonomi, peningkatan nilai tambah juga menjadi kunci. Pengolahan hasil tambang secara lebih optimal dapat meningkatkan tingkat perolehan mineral, sehingga pendapatan penambang ikut terdongkrak tanpa harus memperluas area galian.
Tak kalah penting, aspek legalitas dan lingkungan juga harus menjadi perhatian. Pengurusan izin melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan memberikan kepastian hukum, sekaligus membuka akses terhadap dukungan pemerintah.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, tambang rakyat tidak hanya menjadi solusi ekonomi jangka pendek, tetapi juga dapat berkembang menjadi sektor yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Ke depan, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci agar tambang rakyat dapat naik kelas, dari aktivitas tradisional menjadi sektor ekonomi yang profesional dan berbasis data.
