Jakarta – Di tengah kondisi defisit anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, sejumlah kementerian justru mengajukan permintaan tambahan dana dalam pembahasan RAPBN 2026. Fenomena ini menuai sorotan publik dan pengamat kebijakan, yang menilai kurangnya sense of crisis di kalangan pejabat negara.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pekan ini, setidaknya lima kementerian besar menyampaikan permohonan penambahan anggaran untuk program-program strategis mereka. Di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.
Menteri PUPR mengajukan tambahan dana sebesar Rp 37 triliun dengan alasan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk modernisasi alutsista dan pemeliharaan sistem pertahanan negara.
Menanggapi hal tersebut, ekonom dari INDEF, Dr. Bima Yudhistira, menyebut permintaan tambahan anggaran di tengah defisit merupakan ironi kebijakan fiskal.
“Kita sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat. Pembiayaan utang semakin tinggi, penerimaan negara belum stabil, tapi pengeluaran justru digenjot. Ini menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan prinsip belanja yang efisien dan prioritas,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN tahun berjalan telah menyentuh angka Rp 402 triliun hingga semester I 2025. Pemerintah menutup defisit tersebut dengan pembiayaan utang, yang pada tahun ini sudah mencapai Rp 600 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi atas permintaan tambahan anggaran tersebut.
“Kami akan melihat urgensinya. Setiap rupiah yang keluar harus berdampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian. Tidak bisa semua minta tambahan tanpa dasar yang kuat,” kata Sri Mulyani di kompleks DPR, Selasa (15/7).
Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan kepantasan para menteri mengajukan tambahan anggaran di tengah kondisi fiskal yang sulit dan belanja subsidi yang masih minim untuk masyarakat kecil. Tagar #MenteriMintaTambah sempat trending di platform X (dulu Twitter) pada Selasa sore.
Pengamat kebijakan publik dari UI, Prof. Chandra Widya, menegaskan bahwa menteri seharusnya memberikan teladan dalam penghematan dan efisiensi anggaran.
“Bukan hanya rakyat yang harus berhemat. Para pejabat tinggi negara juga harus punya empati dan kesadaran fiskal,” katanya.
Sejumlah fraksi di DPR menyatakan akan menolak permintaan tambahan anggaran yang dinilai tidak prioritas, dan meminta pemerintah fokus pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
