Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Pesawaran, Cindy Aria Anton, S.E., M.M. Kegiatan dihadiri camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, kepala puskesmas, perangkat desa, serta perwakilan tim pendamping keluarga.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari OPD, puskesmas, pemerintah desa, hingga masyarakat.
“Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ujar Wabup.
Kepala Bappeda Pesawaran, Adhytia Hidayat, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung (15,9 persen). Pemkab menargetkan angka tersebut turun menjadi 12,2 persen pada 2026, selaras dengan target RPJMD Provinsi Lampung yakni 10,36 persen pada 2030.
Rakor juga menekankan pentingnya memasukkan program penanganan stunting dalam RKPD dan Renja OPD agar berkesinambungan. Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menegaskan TPPS telah dibentuk berdasarkan SK Bupati dan bertugas mengintegrasikan intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin menekankan perlunya percepatan aksi konvergensi, dukungan anggaran memadai, serta pengisian data akurat pada sistem pelaporan berbasis web.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pesawaran akan menerapkan pendampingan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa. Pendekatan ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra non-pemerintah seperti akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
