Jakarta, 30 Agustus 2025 – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota di Indonesia menunjukkan satu pesan jelas: rakyat muak dengan DPR.
Tunjangan mewah, fasilitas berlebihan, hingga gaya hidup elite politik di Senayan dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kondisi rakyat yang masih bergulat dengan harga pangan mahal, layanan kesehatan terbatas, dan pendidikan yang tidak merata.
Akar Masalah: DPR Hidup Mewah, Rakyat Tercekik
Alih-alih menjadi suara rakyat, DPR dianggap hanya sibuk mengamankan kenyamanan pribadi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk subsidi pangan, peningkatan kualitas pendidikan, dan lapangan kerja, justru dialirkan untuk menggemukkan pos anggaran wakil rakyat.
Kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis polisi saat aksi di Jakarta, semakin memperdalam luka publik. Tragedi itu menjadi simbol ketidakadilan: rakyat kecil yang bersuara malah jadi korban, sementara pejabat tetap nyaman di kursi empuknya.
Suara Demonstran: “Kami Bukan Hanya Menolak Tunjangan DPR”
Dari Jakarta, Bandung, hingga Makassar, teriakan massa sama: keadilan sosial, transparansi anggaran, dan pemangkasan fasilitas DPR.
Seorang mahasiswa di Yogyakarta menegaskan, “Kami turun ke jalan bukan hanya menolak tunjangan DPR, tapi memperjuangkan agar uang rakyat dipakai untuk rakyat. Bukan untuk memanjakan pejabat.”
Apa yang Diperjuangkan Rakyat?
1. Keadilan Sosial – Menghentikan praktik pemborosan anggaran dan mengalihkannya ke sektor vital: pangan, kesehatan, pendidikan.
2. Akuntabilitas DPR – Transparansi penuh atas setiap rupiah uang negara yang mereka kelola.
3. Perlindungan Hak Demokrasi – Menolak kekerasan aparat dan menuntut keadilan untuk korban aksi.
4. Reformasi Anggaran Negara – Memangkas fasilitas DPR dan memastikan alokasinya pro-rakyat.
5. Supremasi Hukum – Menindak tegas aparat maupun pejabat yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
DPR Harus Mendengar atau Kehilangan Legitimasi
Aksi yang meluas ini bukan lagi sekadar demonstrasi biasa, tapi krisis kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Jika DPR tidak segera merespons dengan langkah konkret – memangkas tunjangan, membuka transparansi, dan mengembalikan fungsinya sebagai wakil rakyat – maka gelombang penolakan bisa berubah menjadi krisis legitimasi politik.
