Inspirasi – Korupsi bukan sekadar kejahatan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat dominan pada jalur pidana: pelaku ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, satu persoalan klasik tetap menghantui: kerugian negara sering kali tidak kembali sepenuhnya.
Dalam konteks ini, prinsip ultimum remidium atau “pidana sebagai upaya terakhir” dapat menjadi strategi alternatif. Pendekatan ini bukan berarti melunakkan sikap terhadap koruptor, melainkan mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara terlebih dahulu, sebelum pidana dijatuhkan.
Fokus pada Pemulihan, Bukan Sekadar Penghukuman
Korupsi kerap melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Namun, ketika pelaku sudah dipenjara, negara tetap menanggung kerugian karena uang hasil korupsi telah habis, dipindah tangankan, atau sulit dilacak. Dalam kondisi seperti ini, hukuman penjara saja tidak cukup. Masyarakat memang memperoleh “kepuasan moral”, tetapi negara tetap merugi secara finansial.
Melalui prinsip ultimum remidium, negara dapat menempuh langkah pemulihan terlebih dahulu—baik melalui jalur administratif maupun perdata. Misalnya, pelaku diminta mengembalikan kerugian negara secara penuh atau melalui penyitaan aset sebelum perkara masuk ke tahap pidana. Dengan begitu, orientasi penegakan hukum menjadi lebih restoratif dan strategis.
Payung Hukum Sudah Ada
Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip restorative justice juga semakin diperkuat dalam kebijakan hukum nasional.
Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk mengedepankan pemulihan kerugian negara tanpa harus mengesampingkan sanksi pidana bagi pelaku yang tidak kooperatif.
Tantangan Implementasi
Penerapan prinsip ultimum remidium tentu bukan tanpa risiko. Tantangan yang perlu diantisipasi antara lain:
- Persepsi publik yang menganggap pendekatan ini sebagai “pelemahan” hukuman,
- Potensi penyalahgunaan kebijakan oleh pelaku berpengaruh,
- Lemahnya mekanisme teknis pemulihan aset,
- Koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Karena itu, penerapan prinsip ini harus disertai transparansi dan pengawasan publik. Setiap proses pemulihan harus terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Efektivitas dan Kepentingan Publik
Dengan mengutamakan pengembalian kerugian negara, pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata soal penjara, tetapi bagaimana negara tidak terus-menerus dirugikan. Pendekatan ini juga lebih efisien, menghemat sumber daya penegakan hukum, dan mempercepat pemulihan keuangan publik.
Pada akhirnya, prinsip ultimum remidium bukan bentuk kompromi terhadap koruptor, melainkan strategi untuk memastikan negara dan rakyat tidak menjadi korban berlarut-larut. Hukuman pidana tetap dijatuhkan bila pelaku tidak kooperatif, tetapi negara lebih diuntungkan karena aset negara telah diamankan sejak awal.
