Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya dilaksanakan pada 24 Juli 2025. Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Dua area utama menjadi perhatian dalam pembahasan, yaitu pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi penerimaan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus mendorong efisiensi kerja aparatur pemerintah.
“Digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, cepat, dan akuntabel,” ujar Gubernur Mirza.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kepercayaan publik, kata Gubernur, menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Meskipun anggaran terbatas, kita harus tetap memberikan pelayanan publik terbaik tanpa menurunkan kualitas. Integritas dan profesionalisme aparatur adalah kunci,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan transparansi pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan yang sistematis dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
