PESAWARAN — Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengikuti kegiatan Visitasi dan Presentasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung melalui Zoom Meeting pada Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini merupakan rangkaian penilaian tahunan untuk mengukur kinerja badan publik dalam penerapan keterbukaan informasi.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Zainal Abidin, S.T., M.T., mewakili Bupati Pesawaran. Dalam sambutannya, Zainal menegaskan bahwa pelaksanaan E-Monev menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Pemkab Pesawaran mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini. Kami berupaya mengutamakan keterbukaan informasi dalam beragam kegiatan, baik untuk memotivasi perangkat daerah maupun mengedukasi masyarakat dalam mengakses informasi publik,” ujarnya.
Ia berharap E-Monev 2025 dapat memperkokoh komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya Pesawaran. Pemkab Pesawaran juga menyatakan kesiapan menerima arahan serta rekomendasi dari KI Provinsi Lampung sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan informasi.
246 Badan Publik Ikuti E-Monev 2025
Ketua KI Provinsi Lampung, Erizal, S.T., M.T., menyampaikan bahwa E-Monev tahun ini diikuti 246 badan publik, terdiri dari perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, kelurahan/desa, serta SMA/SMK/MAN. Dari jumlah tersebut, 49 badan publik lolos ke tahap presentasi, termasuk Kabupaten Pesawaran.
Erizal mengapresiasi peningkatan kualitas pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang terus membaik setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu komitmen utama pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan SDM, perangkat elektronik, dan percepatan transformasi digital.
“PPID menjadi garda terdepan, bukan hanya PPID Utama, tetapi juga PPID desa, kecamatan, sekolah, dan puskesmas. Ke depan, PPID Utama diharapkan membentuk PPID hingga tingkat desa agar proses monitoring lebih mudah dilakukan,” tegasnya.
SAQ Pesawaran Capai 94 Persen
Kepala Dinas Kominfotiksan Pesawaran selaku PPID Utama, Jayadi Yasa, menjelaskan bahwa proses E-Monev telah dilaksanakan selama tiga bulan dengan dukungan penuh Bupati, Sekda, dan seluruh tim PPID.
Jayadi menegaskan bahwa pengisian SAQ bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tetapi merupakan kewajiban seluruh organisasi perangkat daerah.
Dalam paparannya, Jayadi menyampaikan bahwa SAQ Kabupaten Pesawaran telah terisi hingga 94%, berdasarkan lima indikator penilaian terbaru yang diterapkan KI Provinsi Lampung.
“Kami berharap bimbingan, arahan, dan evaluasi dari KI Provinsi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan prestasi Pesawaran di bidang keterbukaan informasi, sebagaimana penghargaan yang diraih pada tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Perubahan Indikator Penilaian
Perwakilan Tim Asesor KI Provinsi Lampung, Dery Hendryan, memberikan penjelasan terkait perubahan indikator penilaian tahun ini, dari sebelumnya enam menjadi lima indikator.
“Mengumumkan informasi publik kini tidak cukup hanya melalui website. Badan publik harus memanfaatkan berbagai media agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” jelasnya.
Pada akhir kegiatan, tim asesor menyampaikan catatan teknis terkait pengisian SAQ Pemkab Pesawaran dan melanjutkan sesi diskusi mendalam mengenai indikator penilaian. Tim asesor berharap pengisian SAQ dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dalam waktu dekat.
