JAKARTA — Nama Fathimah Azzahra kembali menjadi sorotan setelah aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026.
Wakil Ketua BEM UI itu tidak hanya tampil sebagai orator, tetapi juga berada di garis depan ketika massa mahasiswa tertahan aparat dalam perjalanan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Di balik potongan video yang viral, terdapat pertanyaan yang lebih besar: apakah aksi tersebut sekadar demonstrasi, atau sedang membentuk model kepemimpinan mahasiswa baru yang menggabungkan tekanan jalanan, penguasaan narasi, dan perang opini di media sosial?
Sejumlah pemberitaan menyebut Fathimah merupakan Wakil Ketua BEM UI periode 2026 dan sebelumnya aktif dalam organisasi kemahasiswaan, termasuk DPM UI dan Kongres Mahasiswa UI. Namanya mulai dikenal publik setelah tampil dalam sejumlah forum yang mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari aksi jalanan menjadi panggung nasional
Pada 18 Agustus, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup isu pemberantasan KKN, reforma agraria, harga BBM dan kebutuhan pokok, evaluasi Proyek Strategis Nasional, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga penghentian intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
Artinya, agenda yang dibawa tidak berdiri pada satu persoalan.
BEM UI berusaha menggabungkan isu ekonomi, tata kelola pemerintahan, agraria, pembangunan, bencana, desentralisasi, dan demokrasi menjadi satu paket kritik terhadap pemerintah.
Fathimah menyebut delapan tuntutan tersebut berasal dari kajian internal BEM UI sekaligus aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, organisasi mahasiswa berusaha membangun legitimasi bahwa tuntutan mereka bukan sekadar agenda kelompok kampus, melainkan respons terhadap persoalan yang dirasakan publik.
Titik panas: ketika isu berubah menjadi pertarungan legitimasi
Ketegangan muncul ketika massa mahasiswa bergerak menuju Bundaran HI dan tertahan blokade kepolisian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman/Dukuh Atas.
Polisi menyatakan pembatasan dilakukan antara lain karena pertimbangan dampak terhadap aktivitas lalu lintas dan kawasan pusat kota.
Di titik inilah peran Fathimah menjadi menonjol.
Ia berdebat dengan aparat mengenai penggunaan mobil komando dan pengaturan massa.
Dalam pemberitaan, Fathimah meminta agar polisi tidak menggunakan mobil komando untuk memengaruhi massa karena ia ingin mengendalikan barisan mahasiswa sendiri.
Secara komunikasi politik, ini menarik.
Fathimah tidak hanya mempertentangkan “boleh atau tidak boleh menuju Bundaran HI”. Persoalan kemudian dibingkai menjadi pertanyaan mengenai siapa yang berhak mengendalikan massa dan bagaimana keselamatan peserta aksi dijamin.
Di sinilah konflik lapangan berubah menjadi konflik narasi.
Strategi kepemimpinan: keras kepada aparat, tetapi berusaha menahan massa
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan justru bukan ketika Fathimah berdebat dengan polisi, melainkan ketika ia berusaha menjaga agar massa tidak terpancing.
Dalam situasi yang memanas, ia menyerukan agar mahasiswa kembali berkumpul dan menekankan pentingnya keselamatan peserta aksi.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak diberitakan dan dibicarakan di media sosial.
Pola tersebut menunjukkan strategi yang berbeda dari sekadar kepemimpinan konfrontatif.
Terhadap kebijakan: keras.
Terhadap aparat: kritis.
Terhadap massa sendiri: berusaha mengendalikan.
Dalam sebuah gerakan massa, kemampuan terakhir justru sangat menentukan.
Pemimpin demonstrasi yang hanya mampu memobilisasi massa tetapi gagal mengendalikannya berisiko kehilangan legitimasi ketika aksi berubah menjadi kekerasan.
Viralitas menjadi senjata kedua
Peristiwa di lapangan kemudian memperoleh kehidupan kedua di ruang digital.
Video perdebatan Fathimah dengan aparat beredar luas. Media memberitakan keberaniannya dan sebagian warganet memberikan dukungan terhadap sikapnya.
Ini menunjukkan bahwa strategi gerakan mahasiswa sekarang tidak lagi berhenti pada:
massa → jalan → orasi → pemerintah.
Tetapi berubah menjadi:
massa → video → media sosial → viral → opini publik → tekanan politik.
Dengan kata lain, kamera menjadi bagian dari arena demonstrasi.
Setiap pernyataan pemimpin aksi berpotensi menjadi potongan video yang berdiri sendiri dan dikonsumsi jutaan orang yang bahkan tidak berada di lokasi demonstrasi.
Namun di sinilah pertanyaan investigatif muncul
Apakah viralitas tersebut benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan?
Jawabannya belum dapat disimpulkan.
Viralitas menghasilkan attention, tetapi perhatian belum sama dengan perubahan.
Delapan tuntutan BEM UI masih membutuhkan jawaban pemerintah, data pembanding, kajian kebijakan, serta mekanisme advokasi yang berkelanjutan.
Justru setelah viral, tantangan Fathimah menjadi lebih berat.
Publik dapat mulai bertanya:
– Apa data yang mendasari setiap tuntutan?
– Apa solusi konkret yang ditawarkan BEM UI?
– Bagaimana keberhasilan tuntutan akan diukur?
– Siapa yang akan mengawal implementasinya?
– Apakah BEM UI mempunyai peta jalan advokasi setelah demonstrasi?
– Apakah gerakan ini mampu membangun koalisi dengan kelompok masyarakat sipil di luar kampus?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah gerakan ini berhenti sebagai aksi protes atau berkembang menjadi gerakan kebijakan.
Dari “pemimpin demo” menuju “pemimpin gagasan”
Ada perbedaan besar antara dua tipe aktivis.
Tipe pertama mampu membuat massa bergerak.
Tipe kedua mampu membuat gagasan bergerak.
Fathimah saat ini memiliki modal pertama yang cukup terlihat: kemampuan tampil di depan massa, menghadapi tekanan aparat, menyampaikan kritik secara langsung, dan memanfaatkan momentum media.
Tetapi tahap berikutnya akan jauh lebih sulit.
Jika delapan tuntutan tersebut diterjemahkan menjadi kajian kebijakan, data, alternatif solusi, strategi lobi, serta pengawasan terhadap pemerintah, maka aksi 18 Agustus dapat menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan mahasiswa berbasis kebijakan.
Sebaliknya, jika seluruh momentum berhenti pada video viral dan konflik dengan aparat, maka efek politiknya berpotensi cepat menghilang.
Risiko terbesar: figur mengalahkan substansi
Viralitas juga membawa risiko.
Nama Fathimah dapat menjadi lebih terkenal daripada delapan tuntutan yang dibawanya.
Jika publik hanya mengingat:
“mahasiswi UI yang berani berdebat dengan polisi”
sementara melupakan:
“apa sebenarnya tuntutan BEM UI?”
maka gerakan menghadapi persoalan personalisasi.
Gerakan sosial yang terlalu bergantung kepada satu figur akan rentan ketika figur tersebut menjadi sasaran serangan politik maupun personal.
Setelah aksi 18 Agustus, sejumlah akun media sosial juga dilaporkan menyerang Fathimah secara personal dan menyebarkan informasi yang disebut sebagai informasi palsu.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang aktivis menjadi simbol gerakan, pertarungan narasi dapat bergeser dari kebijakan ke karakter pribadi.
Babak berikutnya justru lebih menentukan
Menariknya, Fathimah menyatakan bahwa keberhasilan aksi tidak semata-mata diukur dari apakah mahasiswa berhasil mencapai Bundaran HI. Menurutnya, tujuan utama adalah menyampaikan pikiran dan tuntutan mahasiswa.
Pernyataan ini memperlihatkan perubahan ukuran keberhasilan:
bukan lagi kemenangan lokasi, tetapi kemenangan narasi.
Namun ukuran tersebut masih harus diuji.
Apakah pemerintah memberikan respons?
Apakah tuntutan masuk ke agenda kebijakan?
Apakah ada dialog formal?
Apakah ada perubahan regulasi?
Apakah masyarakat sipil ikut mengawal?
Dan yang paling penting:
apa langkah BEM UI setelah demonstrasi selesai?
Aksi 18 Agustus memperlihatkan bahwa Fathimah Azzahra bukan sekadar figur yang berada di depan massa.
Ia sedang memainkan tiga arena sekaligus:
jalan sebagai arena tekanan,
media sebagai arena pembentukan opini,
dan narasi sebagai arena perebutan legitimasi.
Strategi tersebut cukup efektif menghasilkan perhatian publik.
Tetapi perhatian bukan kemenangan akhir.
Ujian sesungguhnya dimulai setelah massa membubarkan diri.
Jika keberanian di jalan dapat diterjemahkan menjadi kajian, data, kebijakan alternatif, jaringan advokasi dan pengawasan publik, Fathimah berpotensi berkembang dari pemimpin demonstrasi menjadi pemimpin gagasan.
Sebaliknya, jika energi gerakan hanya habis pada konflik, viralitas dan perang komentar di media sosial, maka momentum tersebut berisiko menjadi fenomena sesaat.
Karena itu, pertanyaan terbesar bukan lagi
“seberapa berani Fathimah menghadapi polisi?”
Melainkan:
“Setelah berhasil mendapatkan perhatian publik, apa yang akan dilakukan Fathimah dan BEM UI untuk mengubah perhatian tersebut menjadi perubahan kebijakan?”
Itulah babak yang layak terus diawasi.
Komentar