Aceh — Dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana berjalan sesuai target.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan Huntara di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Huntara agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hingga kini masih menempati hunian darurat.
Usai peninjauan, Kepala BNPB menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait di Pendopo Bupati Pidie Jaya. Rapat tersebut membahas langkah strategis percepatan pembangunan Huntara serta penguatan koordinasi penanganan pascabencana.
Kunjungan kerja dilanjutkan ke Kabupaten Bireuen. Di daerah ini, Kepala BNPB menyerahkan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan Dayah/YPI Ummul Ayman di Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga. Bantuan diterima langsung oleh Pimpinan YPI Ummul Ayman, Waled Nuruzzahri Yahya, beserta jajaran pengurus. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga berdialog dengan para santri.
Bantuan yang disalurkan meliputi 500 set peralatan ibadah, 300 mushaf Al-Qur’an, 5 ton permakanan, serta peralatan olahraga. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan, keagamaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar para santri.
Selain itu, Kepala BNPB menghadiri acara penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Acara tersebut dihadiri Bupati Bireuen, Dandim, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, jajaran pejabat BNPB, serta masyarakat terdampak.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana, BNPB terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pemulihan. Berdasarkan data sementara, sebanyak 2.646 rumah di Kabupaten Bireuen mengalami rusak berat. Warga dengan kategori rusak berat berhak menerima DTH sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan, yang diberikan mulai Desember 2025 hingga hunian tetap selesai dibangun.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan pokok seperti pangan dan logistik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang dapat diakses melalui posko bantuan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.
Terkait pembangunan hunian tetap, BNPB menjelaskan bahwa pembangunan akan dilakukan secara terpusat bagi warga yang tidak memiliki lahan. Sementara itu, warga yang membangun secara mandiri diperbolehkan menggunakan tanah milik sendiri dengan status jelas serta tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Masyarakat juga diperkenankan menambah material atau luas bangunan sesuai kemampuan dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan.
Pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyalurkan DTH kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Hingga Selasa (20/1/2026), tercatat sebanyak 3.626 Kepala Keluarga (KK) telah mengajukan DTH. Dari jumlah tersebut, 2.646 KK telah memiliki rekening DTH, 915 KK telah menerima transfer sebelumnya, dan sebanyak 1.731 KK menerima transfer pada hari kunjungan kerja.
Sementara itu, sebanyak 980 KK masih dalam proses penerbitan rekening akibat ketidaksesuaian data By Name By Address (BNBA). BNPB terus melakukan verifikasi dan penyempurnaan data agar seluruh hak masyarakat terdampak dapat segera disalurkan.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB memastikan percepatan pembangunan Huntara, penyaluran Dana Tunggu Hunian, serta distribusi bantuan kemanusiaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
