Jakarta — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional. Fokus utama meliputi pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mu’minun, serta Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun beserta jajaran. Wamensos turut didampingi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
Dalam pertemuan, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara telah masuk Tahap III tahun 2026 dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
“Kami mendorong agar seluruh kesiapan administratif, termasuk legalitas lahan dan dokumen lingkungan, dapat segera diselesaikan agar pembangunan berjalan sesuai tahapan,” ujar Herman.
Ia menekankan bahwa kesiapan administrasi menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi program berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
Sementara itu, Anom Widiyantoro melaporkan bahwa usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang juga telah masuk Tahap III tahun 2026. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan lahan dan tengah memproses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, melalui kesiapan lahan, penguatan data, dan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemalang terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi sekitar 46.000 jiwa, serta memastikan penanganan hunian tetap bagi korban banjir berjalan dengan baik.
Di sektor pemberdayaan, Anom menyoroti kendala program anyaman pelepah pisang yang dipengaruhi faktor cuaca, meskipun telah mendapat dukungan mesin pemintal dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan agar program pemberdayaan dapat semakin optimal.
Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, mengusulkan dukungan sarana produksi berupa mesin pemarut singkong untuk memperkuat pengembangan pangan lokal.
“Kami berharap adanya dukungan alat produksi agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, antara lain koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta kebutuhan rotasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pendamping sosial.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan desil 2.
“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program berbasis data sebagai fondasi utama agar seluruh intervensi sosial berjalan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” tambahnya.
Terkait kendala koordinasi di lapangan, Wamensos mengarahkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan unit teknis terkait di Kementerian Sosial.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala menyampaikan komitmen penguatan pemberdayaan melalui pembentukan kelompok masyarakat berbasis data.
“Kami akan mendorong pembentukan kelompok masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam memperluas dampak program pemberdayaan secara berkelanjutan. (red)
Komentar