PESAWARAN — Setelah transparansi proses lelang revitalisasi Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran dipertanyakan, perhatian kini bergeser pada dokumen dan jejak evaluasi yang menjadi dasar penetapan pemenang.
Pertanyaan paling mendasar bukan lagi sekadar siapa yang memenangkan tender, melainkan bagaimana peserta tersebut sampai dinyatakan sebagai pemenang.
Sebab, setiap keputusan dalam proses pemilihan penyedia seharusnya meninggalkan jejak administratif yang dapat ditelusuri.
Mulai dari pengumuman tender, persyaratan yang ditetapkan, peserta yang memasukkan penawaran, nilai masing-masing penawaran, evaluasi administrasi dan teknis, hingga penetapan pemenang.
Apabila seluruh proses tersebut berjalan transparan dan konsisten, maka ketika muncul pertanyaan mengenai peserta dengan harga penawaran lebih rendah, jawabannya semestinya dapat ditemukan dalam dokumen.
Harga Rendah Bukan Jaminan Menang
Perlu ditegaskan, peserta dengan harga penawaran paling rendah tidak otomatis menjadi pemenang.
Dalam tender pemerintah, harga harus dibaca bersama hasil evaluasi berdasarkan metode yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Artinya, peserta dengan harga terendah dapat saja dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Namun di sinilah persoalan transparansi menjadi penting.
Apa alasan konkretnya?
Apakah kekurangan peserta tersebut benar-benar memenuhi kriteria gugur?
Apakah persyaratan tersebut sudah tercantum sejak awal?
Dan yang tidak kalah penting, apakah persyaratan yang sama diperiksa terhadap peserta lainnya?
Tiga pertanyaan tersebut menjadi penting untuk membedakan antara keputusan evaluasi yang objektif dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.
Jangan Sampai Persyaratan Menjadi “Pintu Masuk”
Dalam investigasi pengadaan, salah satu hal yang perlu diperiksa bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bagaimana persyaratan tender dirancang.
Dokumen Pemilihan perlu dibaca secara utuh.
Apakah spesifikasi teknis dibuat berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau justru terlalu spesifik?
Apakah persyaratan pengalaman penyedia proporsional dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan?
Apakah persyaratan personel dan peralatan benar-benar relevan?
Apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhi secara wajar oleh banyak penyedia atau justru sangat terbatas?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Ini adalah bagian dari pengujian terhadap prinsip persaingan sehat dan kesempatan yang setara dalam pengadaan pemerintah.
Salah satu cara paling sederhana untuk menguji transparansi tender adalah melakukan perbandingan antar peserta.
Dari perbandingan tersebut dapat terlihat apakah terdapat peserta yang mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses evaluasi.
Jika peserta dengan penawaran rendah dinyatakan gugur karena satu persyaratan tertentu, maka pertanyaan berikutnya adalah:
Apakah peserta yang menang juga memenuhi persyaratan yang sama?
Sanggahan Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Jika benar terdapat sanggahan dari peserta, maka dokumen tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam investigasi.
Sanggahan dapat menunjukkan apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh peserta.
Sementara jawaban Pokja dapat diuji dengan mencocokkannya terhadap Dokumen Pemilihan dan berita acara evaluasi.
Dengan demikian, investigasi tidak hanya berdasarkan klaim penyedia yang kalah.
Redaksi perlu membandingkan sedikitnya empat sumber:
Dokumen Pemilihan → Dokumen Penawaran → Berita Acara Evaluasi → Jawaban Sanggah.
Jika keempatnya konsisten, maka dasar keputusan semakin mudah dipertanggungjawabkan.
Namun apabila terdapat perbedaan mendasar, pertanyaan publik menjadi semakin relevan.
Berapa Jarak Harga Antara Peserta?
Hal lain yang perlu diperiksa adalah struktur harga seluruh penawaran.
Bukan untuk menyimpulkan bahwa harga rendah berarti benar atau harga tinggi berarti salah.
Tetapi untuk melihat gambaran persaingan tender.
Misalnya:
HPS: Rp 7.224.855.188.4
Penawaran 1: Rp 6.493.117.430,00
Penawaran 2: Rp 6.666.338.788,00
Penawaran 3: Rp7.099.592.930,00
Dari data tersebut dapat dihitung persentase masing-masing penawaran terhadap HPS.
Selanjutnya perlu dilihat siapa yang gugur pada setiap tahapan dan apa alasan penggugurannya.
Dengan cara tersebut, publik dapat melihat proses secara utuh, bukan hanya melihat nama perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Gedung DPRD merupakan fasilitas pemerintahan yang pembangunannya menggunakan uang publik.
Karena itu, transparansi pengadaannya merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Jika proses tender telah berjalan sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi publik untuk menerima informasi yang hanya berhenti pada kalimat:
“Sudah sesuai prosedur.”
Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang dapat diuji:
- prosedurnya apa, persyaratannya apa, siapa yang memenuhi, siapa yang gugur, mengapa gugur, dan berdasarkan dokumen apa keputusan tersebut dibuat.
Di situlah transparansi benar-benar dapat diuji.
Komentar