Jakarta, 6 September 2025 – Sejumlah kelemahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali menjadi sorotan publik. Meski digadang-gadang mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, kenyataannya banyak BUMDes yang belum berjalan optimal.
Dari hasil pemantauan lapangan, terdapat beberapa masalah klasik yang kerap muncul, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengurus, lemahnya tata kelola keuangan, minimnya inovasi usaha, hingga rendahnya partisipasi masyarakat.
Di Jawa Tengah, misalnya, sebuah BUMDes yang membuka usaha toko sembako justru mengalami kerugian karena harus bersaing dengan banyak warung milik warga. Di Sumatera Barat, warga bahkan memprotes pengurus BUMDes karena tidak pernah menyampaikan laporan keuangan, sehingga muncul dugaan penyalahgunaan dana.
“BUMDes seharusnya dikelola secara profesional dengan melibatkan masyarakat, bukan hanya dikuasai oleh aparat desa. Transparansi laporan keuangan wajib dilakukan agar warga percaya,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Permasalahan lain juga terlihat di Nusa Tenggara Timur, di mana sejumlah BUMDes hanya mengandalkan modal dari Dana Desa tanpa mencari alternatif pendanaan lain. Ketika usaha tidak berjalan, pengembangan terhenti dan aset menjadi terbengkalai.
Pengamat kebijakan desa menilai, kelemahan ini harus segera diatasi dengan tiga langkah penting: peningkatan kapasitas SDM pengurus, penerapan sistem pelaporan transparan, serta inovasi usaha berbasis kebutuhan masyarakat.
“BUMDes akan sulit maju jika hanya ikut-ikutan tren usaha tanpa kajian pasar. Harus ada riset yang matang agar produk atau jasa benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat berharap pemerintah desa bersama pengurus BUMDes segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa perbaikan manajemen, BUMDes dikhawatirkan hanya menjadi beban keuangan desa, bukan sebagai penggerak ekonomi sebagaimana tujuan awal pembentukannya.
