Jakarta, 29 Juli 2025 – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional agar segera melakukan langkah konkret untuk menekan laju inflasi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, Selasa (29/7), di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Rata-rata inflasi nasional pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87 persen (year-on-year/YoY). Namun, terdapat sepuluh provinsi yang inflasinya melebihi angka tersebut, yaitu Papua Selatan (3%), Bali (2,94%), Sulawesi Barat (2,57%), Sulawesi Tenggara (2,52%), DIY (2,52%), NTB (2,51%), Sulawesi Tengah (2,47%), Sumatera Selatan (2,44%), Papua Tengah (2,33%), dan Lampung (2,27%).
“Sepuluh provinsi ini perlu menjadi perhatian serius. Saya minta agar daerah-daerah ini bisa menurunkan inflasi di bawah rata-rata nasional,” tegas Tomsi.
Sementara itu, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Juli 2025, DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen, diikuti Kalimantan Timur (2,24%) dan Sulawesi Utara (2,03%).
Tomsi meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi faktor-faktor penyebab tingginya harga. “DKI yang menjadi sentral, tolong dicermati betul simpul-simpul penyebab harga tinggi. Ini penting,” ujarnya.
Sejumlah komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, cabai rawit, dan beras mengalami kenaikan harga signifikan di ratusan kabupaten/kota. “Beras naik di semua zona. Ini jadi perhatian bersama,” tambahnya.
Tomsi juga menyoroti pentingnya efektivitas Rapat Koordinasi Inflasi. Ia mengimbau agar narasumber menyampaikan analisis terbaru, tidak hanya mengulang data yang telah dipaparkan pihak lain.
Turut hadir dalam Rakor tersebut antara lain Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II KSP Edy Priyono, serta Deputi I Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
