LEBAK – Puluhan massa dari Koalisi Aktivis Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Senin (10/11/2025).
Mereka mendesak Plt Kepala Dinkes Lebak segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai di Puskesmas Kumpai yang disebut mencapai puluhan juta rupiah.
Aksi ini merupakan gabungan dua organisasi masyarakat, yakni Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPAR) dan Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK).
Kedua organisasi itu menilai, dugaan pungli tersebut telah mencederai kepercayaan publik terhadap instansi kesehatan pemerintah di Lebak.
“Kami minta Plt Kepala Dinkes Lebak jangan hanya sibuk pencitraan soal pelayanan, sementara di lapangan masih banyak keluhan masyarakat. Parahnya, muncul kabar dugaan pungli rekrutmen pegawai Puskesmas yang mencapai Rp15 hingga Rp20 juta. Itu jelas pelanggaran hukum,” tegas H. Suryadi, koordinator aksi, kepada awak media.
Menurutnya, praktik semacam itu tidak bisa dibiarkan karena mencoreng integritas lembaga publik. Suryadi juga menyoroti buruknya layanan kesehatan di sejumlah puskesmas, terutama di wilayah pelosok.
“Contohnya di Puskesmas Leuwidamar, ada warga yang meninggal dunia karena diduga dipersulit saat meminta surat rujukan. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Aktivis Bersatu turut menghadirkan keluarga korban yang merasa dirugikan atas pelayanan Puskesmas Leuwidamar.
Mereka membawa bukti dan kronologi dugaan kelalaian yang berujung pada meninggalnya seorang pasien bernama Riyah, warga Kampung Cimaung, Desa Cibungur, Kecamatan Leuwidamar.
“Kami minta Bupati Lebak segera menurunkan tim Inspektorat untuk menyelidiki dugaan pungli dan mengevaluasi seluruh jajaran puskesmas. Kalau Plt Kepala Dinas tidak mampu, sebaiknya mundur saja,” desak Suryadi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan dan langkah tegas dari pemerintah daerah. Jika aspirasi mereka tidak ditanggapi, aksi akan dilanjutkan ke tingkat provinsi bahkan pusat.
“Kami siap turun ke Pemprov Banten dan ke Istana Negara jika persoalan ini dibiarkan. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi perjuangan untuk memperbaiki layanan kesehatan di Lebak,” tandasnya.
Sementara itu, Dede, anak dari almarhumah Riyah, tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kembali kejadian yang menimpa ibunya. Ia menilai, kematian sang ibu terjadi karena lambatnya respons pihak puskesmas.
“Kami paham semua takdir ada di tangan Tuhan. Tapi kalau saja pelayanan cepat dan tidak dipersulit, mungkin ibu saya masih bisa diselamatkan. Kami ingin ada keadilan dan pertanggungjawaban,” kata Dede dengan suara bergetar.
Dede menambahkan, keluarganya tidak akan tinggal diam hingga pihak terkait dimintai tanggung jawab.
“Sebelum Kepala Puskesmas Leuwidamar dicopot dan seluruh pegawainya dievaluasi, kami akan terus bergerak. Kalau perlu, kami akan datang ke Jakarta menuntut keadilan,” tegasnya.
Koalisi Aktivis Bersatu berencana kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik terhadap Dinkes Lebak agar transparan dan berbenah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terkait dugaan pungli maupun tanggapan atas tuntutan para aktivis dan keluarga korban.
Reporter : Juli
