Jakarta – 15 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Tito menjelaskan, selain dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) juga akan mendapatkan dukungan melalui berbagai program kementerian dan lembaga. Menurutnya, alokasi anggaran khususnya TKD perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah, mengingat masih ada daerah yang sangat bergantung pada TKD karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Datanya kita sharing antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke daerah. Kita perhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu,” ujarnya.
Mendagri menekankan, prioritas penggunaan anggaran harus diarahkan untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja operasional, dan gaji pegawai. Ia menambahkan, pemerintah pusat juga sudah banyak meng-cover kebutuhan di daerah melalui berbagai program nasional.
“Perlindungan sosial sebagian besar sudah di-cover pemerintah pusat. Pendidikan banyak di-cover, begitu juga anggaran kesehatan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Tito.
Untuk itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar meskipun sebagian anggaran dialihkan ke pusat, pelayanan publik di daerah tetap optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani; serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
