SCROLL TO CONTINUE : BACOBAE
Pemerintah

Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Harus Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

mendagri award 2025

Jakarta – 28 Agustus 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepala daerah dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Menurut Mendagri, perubahan paradigma administrasi pemerintahan sejak era reformasi memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan. Kepala daerah kini memiliki kesempatan untuk berinovasi dan membuat terobosan kreatif melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

“Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan yang bisa dibuat bupati atau wali kota akan menentukan hajat hidup masyarakatnya,” ujar Tito.

Ia menambahkan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi kuat dari rakyat. Namun demikian, Tito mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Untuk itu, pemerintah menerapkan prinsip reward and punishment dalam mendorong kinerja daerah. Bentuk penghargaan bisa datang dari masyarakat, media, maupun pemerintah pusat, sementara hukuman dapat berupa kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum.

“Kita tahu bahwa daerah kita ada 552, terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Semua memiliki andil dalam pembangunan nasional,” tegasnya.

Pemdes Cikarang Bungkam saat Dikonfirmasi soal Dana Desa Rp1,08 Miliar, LSIM Banten Desak Inspektorat Audit

Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2025

Mendagri mengapresiasi penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2025 yang dinilai mampu menjadi motivasi bagi kepala daerah untuk terus berprestasi. Ia menyebut penghargaan dari media ini merupakan salah satu bentuk apresiasi non-pemerintah yang mendorong inovasi.

Adapun pemenang penghargaan tahun ini adalah:

  • Kategori Inovasi Daerah: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kotabaru.
  • Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah: Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan.
  • Kategori Pelayanan Publik: Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Polresta Sidoarjo, Satreskrim Polresta Sidoarjo.
  • Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM: Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, Kabupaten Batang Hari.
  • Kategori Kerja Sama Strategis: DPRD Kota Bekasi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.

Puluhan Tahun Mengendap, Kejelasan Dokumen Sertifikat Tanah Warga Jalupang Mulya Dipertanyakan
× Advertisement
× Advertisement