Bandar Lampung — Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dengan mempertahankan predikat Informatif, kategori tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Lampung 2025. Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/12/2025).
Pemkab Pesawaran meraih predikat Informatif untuk kategori pemerintah kabupaten/kota dengan nilai 91,6. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, didampingi Kadis Kominfotiksan Jayadi Yasa, Kabid PPIP Ihsan Taufiq, serta jajaran pejabat fungsional.
Penghargaan diberikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan disaksikan para kepala daerah, Ketua DPRD Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perguruan tinggi, serta undangan lainnya.
Pesawaran Masuk Deretan Daerah Paling Transparan
Dengan capaian ini, Pesawaran mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan standar keterbukaan informasi terbaik di Lampung bersama enam daerah lain:
Bandar Lampung, Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.
Selain itu, Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, turut memperoleh predikat Menuju Informatif dengan nilai 85,6.
Monev Keterbukaan Informasi: Diikuti 264 Badan Publik
Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan, menjelaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun ini diikuti 264 badan publik dari 10 kategori, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, KPU, Bawaslu, desa/pekon, hingga SMA/SMK/MAN terpilih.
Penilaian dilakukan melalui tiga instrumen utama—monitoring, evaluasi, dan visitasi—dengan masa pelaksanaan 130 hari. Dari proses tersebut, 45 badan publik dinyatakan memenuhi kategori Informatif.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, menegaskan bahwa Monev bukan sekadar kegiatan penilaian, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Keterbukaan informasi merupakan indikator penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel,” ujar Erizal.
Gubernur: Transparansi adalah Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan mudah diakses masyarakat.
Ia mengapresiasi seluruh badan publik penerima penghargaan dan berharap capaian tersebut tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
“Ketika informasi dibuka, maka kepercayaan publik tumbuh. Saat kepercayaan tumbuh, kerja sama menjadi lebih mudah. Ini adalah fondasi demokrasi yang kuat,” tegas Gubernur.
