SCROLL TO CONTINUE : BACOBAE
Pemerintah

Pesawaran Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB

dukcapil psw

Bandar Lampung – 24 Juli 2025, Kabupaten Pesawaran kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, yang digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (24/7/2025), tiga unit pelayanan dari Pesawaran berhasil meraih penghargaan bergengsi.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang mendapatkan predikat Pelayanan Prima (A) dan Pelayanan Sangat Baik (A−) dari Kementerian PANRB. Audiensi tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Dari Kabupaten Pesawaran, tiga unit kerja yang menerima penghargaan adalah:

Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, atas pelayanan sosial yang dinilai sangat baik. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas, M. Zuriadi, M.H.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), atas capaian layanan administrasi kependudukan yang sangat baik. Penghargaan diterima oleh Plt. Kepala Dinas, Chairuddin.

Pemkab Tangerang Raih Opini WTP 18 Kali Berturut-turut

RSUD Pesawaran, atas mutu pelayanan kesehatan yang meningkat signifikan. Penghargaan diterima oleh Direktur, dr. Dian Adhitama Lubis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hairiwira Usman, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran, yang berperan penting dalam pembinaan sistem pelayanan publik di lingkungan Pemkab Pesawaran.

Wamen PANRB, Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga konsistensi standar pelayanan publik dan terus mendorong inovasi. “Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran. Namun lebih dari itu, ini menjadi tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelayanan publik harus berbasis pada pengukuran data yang objektif, dan diarahkan pada sistem terpadu melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam kerangka ekosistem digital nasional. “Pelayanan publik yang baik harus multikanal, efisien, dan mudah diakses,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemdes Cikarang Bungkam saat Dikonfirmasi soal Dana Desa Rp1,08 Miliar, LSIM Banten Desak Inspektorat Audit

Audiensi ini juga dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan menjadi forum strategis untuk berbagi praktik baik serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

× Advertisement
× Advertisement