Jakarta, 24 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepahiang, dan Boalemo menyatakan kesiapannya membuka Sekolah Rakyat rintisan di wilayah masing-masing. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan daerah dalam audiensi bersama Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (24/7/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Sekretaris Daerah Boalemo Herman, serta jajaran dinas terkait.
Dalam audiensi, Wamen Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembukaan Sekolah Rakyat rintisan dimulai pada bulan September 2025.
“Fasilitas utama yang perlu disiapkan mencakup ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, serta tempat ibadah,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (Desil 1 dan 2) berdasarkan Data Tunggal Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah diselenggarakan secara gratis dan berasrama untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Wamen menjelaskan, dari target 200 titik Sekolah Rakyat, saat ini 100 titik telah berjalan. Per 14 Juli, sebanyak 63 titik telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sedangkan 37 titik sisanya akan mulai akhir Juli. Sementara itu, 100 titik tambahan akan segera disiapkan menyusul.
Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa daerah yang telah memiliki sekolah rintisan akan diprioritaskan untuk pembangunan gedung permanen tahun depan, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dalam kesempatan itu:
Bupati Kebumen menyatakan telah menyiapkan lahan di Desa Buayan dan sedang menyiapkan bangunan untuk renovasi sekolah rintisan.
Bupati Kepahiang menyebutkan lahan seluas 9,06 hektare tengah diproses untuk mendapatkan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK).
Sekda Boalemo menyampaikan bahwa dokumen sertifikat lahan seluas 10,01 hektare telah disiapkan untuk pengajuan Sekolah Rakyat permanen.
Menutup pertemuan, Wamen Agus Jabo mengingatkan agar proses rekrutmen siswa dilakukan dengan transparan dan adil. “Tidak boleh ada titipan. Presiden sudah wanti-wanti, ini untuk warga desil satu, keluarga miskin ekstrem. Tujuannya jelas, memutus rantai kemiskinan dan membangun harapan,” tegasnya. (Kemensos RI/Red)
