KOTA SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sukses menyelenggarakan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Agenda nasional ini dihadiri beragam elemen, mulai dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, tokoh pers nasional, hingga tokoh masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam momentum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan posisi pers sebagai elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Menurut Andra, pers berperan sebagai kontrol sosial yang memastikan jalannya kebijakan publik tetap berada di koridor kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan, melalui kerja jurnalistik, wartawan mampu menghadirkan informasi secara utuh dan berimbang kepada publik, termasuk dalam mengawal kebijakan pemerintah agar dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.
Selama ini, lanjut Andra, Pemprov Banten terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi dengan insan pers di Banten. Langkah tersebut ditempuh agar masyarakat dapat mengetahui program-program pemerintah, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah menerima kritik konstruktif atas kebijakan yang dijalankan.
“Pemprov berharap, HPN menjadi momentum penguatan kepercayaan kolaborasi. Pers merupakan mitra strategis, membutuhkan pers yang kuat dan menjunjung kebebasan, dan menyampaikan informasi secara utuh,” kata Andra, menyampaikan keterangan Pers pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) Senin (9/2/2026).
Andra juga mengakui, tantangan pers di era digital kian kompleks. Perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI) dan media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi industri pers dalam menjaga kualitas dan akurasi informasi.
Meski demikian, ia menilai hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pers dalam menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat.
“Ditengah serangan AI dan transformasi digital, pers sebagai simpul strategis dalam informasi digital, pers penjaga kebenaran, pengurai kompleksitas dan lainnya, karena itu HPN menjadi momentum penguatan pers sebagai penjaga keadilan publik,” ujarnya.
Melalui peringatan HPN 2026, Andra mengajak seluruh wartawan di Provinsi Banten untuk terus mengawal program pembangunan di seluruh wilayah serta tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
Kritik yang disampaikan melalui produk jurnalistik kata andra, merupakan bagian penting dalam menjaga pemerintahan agar terhindar dari kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan.
“Tentunya kritik dan saran yang disampaikan melalui prodak jurnalistik, akan menjadi perhatian kami semua, karena wartawan atau pers merupakan salah satu pilar penting pemerintahan,” tambahnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab HPN 2026 sekaligus Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal arah kebijakan dan pembangunan nasional. Ia menegaskan, wartawan merupakan bagian dari pilar demokrasi di Indonesia.
“Momentum ini, menjadi refleksi Pers mengawal perjalanan sejarah dari masa ke masa. Pers memiliki nilai perjuangan dan memiliki komitmen, selalu menampilkan gagasan kebangsaan, dan mengobarkan semangat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pers tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban umum.
“Pers bukan tumbuh diruang hampa, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, mengawal ketertiban umum, dan lainnya. Pers bukan hanya industri informasi, tetapi bagian dari pembangunan demokrasi,” timpalnya.
Ketua Umum PWI Pusat tersebut turut mengingatkan insan pers agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal itu penting mengingat profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kode etik jurnalistik menjadi pembeda, dan dituntut bekerja profesional, akurat dan berimbang. Wartawan hidup dalam kewaspadaan, bukan takut kekuasaan, tetapi takut keliru menyampaikan informasi, karena takut menyesatkan,” pungkasnya.
Munir menilai, tantangan pers ke depan semakin berat seiring perubahan model bisnis media dan tingginya tuntutan publik terhadap akurasi informasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi wartawan dan transformasi industri media menjadi kebutuhan mendesak.
“Selain itu, konsolidasi dan transformasi bisnis media agar mampu bertahan dan tumbuh diera digital, kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat dalam menciptakan berita yang sehat,” tuturnya.
Ia juga mengimbau para kepala daerah agar tidak bersikap alergi terhadap kritik yang disampaikan pers. Menurutnya, kritik berbasis fakta justru menjadi energi positif bagi demokrasi.
“Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan hal negatif. Disitulah pers berperan sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa, dan sebagai penjaga hati nurani,” imbuhnya.
Peringatan HPN 2026 di Banten menjadi penanda penting bagi masa depan pers nasional di tengah laju digitalisasi yang semakin cepat. Lebih dari sekadar seremoni, HPN menjadi ruang konsolidasi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik, menjaga kualitas informasi, serta meneguhkan peran pers sebagai penjaga kebenaran dan kepentingan rakyat dalam demokrasi.
Reporter: (Dih)
