KABUPATEN TANGERANG – Konsistensi dalam transparansi anggaran kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk ke-18 kalinya secara beruntun, Pemkab Tangerang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang mencetak rekor maraton tersebut berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Kota Serang, pada Selasa (26/5/2026).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa pencapaian ini bukan sekadar rutinitas penghargaan, melainkan stimulus penting bagi seluruh birokrat di lingkup Pemkab Tangerang. Predikat ini menuntut performa penyerapan dan pengelolaan anggaran yang jauh lebih akuntabel ke depan.
Apresiasi tinggi juga dialamatkan Bupati kepada seluruh elemen birokrasi, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretariat Daerah, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, hingga jajaran terkecil di tingkat kelurahan dan desa yang telah mengawal akurasi penyusunan laporan keuangan ini.
“Alhamdulillahirabbil’alamin, ini menjadi perjalanan yang sangat positif dan menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan program dengan tata kelola keuangan yang semakin baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bahu-membahu menyusun dan menampilkan laporan keuangan tahun 2025 dengan baik,” kata Moch. Maesyal Rasyid, Selasa (26/5/2026) dikutip dari laman Satelit News.
Bagi Pemkab Tangerang, mempertahankan opini WTP selama hampir dua dekade tanpa putus menjadi indikator kuat sehatnya sirkulasi anggaran daerah.
Tata kelola keuangan yang bersih dinilai menjadi instrumen krusial dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta menjamin mutu pelayanan publik yang optimal bagi warga.
”Kita akan terus memperkuat komitmen kita, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” lanjut Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, mengonfirmasi bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten sukses menyapu bersih opini WTP untuk tahun anggaran kali ini.
Meski demikian, BPK memberikan catatan strategis. Firman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses pengawasan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dibarengi dengan kepatuhan mutlak terhadap rekomendasi perbaikan pasca-pemeriksaan.
“Seluruh daerah di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP. Kami berharap seluruh hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkas Firman.
Reporter: Odih
Komentar