Lampung – Fenomena “Gubernur Konten” kini bukan sekadar sebutan lucu netizen. Ini menjadi gejala baru dalam politik lokal, di mana seorang kepala daerah lebih aktif di TikTok dan Instagram dibanding rapat kerja atau evaluasi program strategis.
Setiap pekan, publik disuguhkan video yang sinematik: gubernur blusukan ke pasar, menepuk pundak warga miskin, hingga mendadak memeluk ibu-ibu di tengah sawah. Kontennya viral. Reaksinya ribuan komentar. Tapi di balik kamera itu, realitas kinerja tak selalu seindah narasi digital.
Sumber Bacobae.id menyebutkan bahwa di balik video pendek tersebut, ada tim khusus produksi konten yang dibiayai dari pos anggaran kehumasan dan komunikasi publik.
“Editor, kameramen, penulis naskah, semua profesional. Tiap konten bisa disiapkan selama seminggu. Biayanya bisa puluhan juta, belum termasuk boosting iklan medsos,” ujar salah satu pejabat di lingkungan dinas komunikasi (nama disamarkan).
Sayangnya, laporan anggaran kehumasan ini sulit diakses publik, dan kerap luput dari pengawasan DPRD.
Sementara wajah gubernur menghiasi setiap beranda medsos, data kinerja justru menunjukkan hal sebaliknya:
-
Serapan anggaran di bawah 60% hingga pertengahan tahun.
-
Proyek infrastruktur banyak yang gagal tender.
-
Program pemberdayaan petani dan UMKM stagnan.
-
Laporan BPK mengungkap temuan administrasi dan dugaan pemborosan anggaran.
Tetapi hal-hal semacam ini tidak pernah muncul di konten TikTok sang gubernur.
Strategi ini disebut para pengamat sebagai politik pencitraan berbasis personalisasi. Bukan soal program, melainkan tokohnya yang dipoles. Seolah keberhasilan pembangunan bergantung pada “aksi heroik” seorang gubernur, bukan sistem dan partisipasi masyarakat.
Di depan kamera: gubernur terlihat turun langsung, blusukan, membagikan bantuan, mendengarkan rakyat.
Di balik kamera:
-
Banyak kegiatan yang hanya simbolik, bukan bagian dari kebijakan jangka panjang.
-
Data kinerja (seperti serapan anggaran, IPM, kemiskinan, infrastruktur) justru tidak sejalan dengan konten yang dibagikan.
-
Beberapa “kunjungan lapangan” bahkan diatur ulang hanya untuk kebutuhan syuting.
Gubernur konten bukan bekerja sendiri. Di balik kamera biasanya ada:
-
Tim kreatif, kameramen, editor, penulis naskah, dan konsultan media.
-
Proses produksi yang profesional, bahkan melebihi kualitas konten media swasta.
-
Dana besar dari APBD (anggaran kehumasan, protokol, dan komunikasi publik) untuk membiayai konten — yang kadang tidak transparan penggunaannya.
Menurut pakar komunikasi politik, Dr. Riko Andika:
“Gubernur konten bisa jadi jembatan antara pemimpin dan rakyat, tapi jika konten hanya digunakan untuk menutupi kinerja buruk, itu manipulatif. Kita perlu membedakan antara komunikasi publik dan manipulasi publik.”
Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang bekerja dalam diam yang berdampak, bukan sekadar viral yang memikat.
Karena pada akhirnya, kamera bisa merekam apa pun—kecuali niat yang tersembunyi.
