Jakarta (22 Mei 2025) — Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam tata kelola anggaran yang efektif dan akuntabel. Dalam ajang IKPA Award 2024 yang digelar oleh KPPN Jakarta VII, Kemensos menyabet tiga penghargaan bergengsi melalui tiga satuan kerjanya.
Penghargaan diserahkan dalam acara yang berlangsung di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (22/5/2025), sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja anggaran tahun 2024.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya soal administrasi, tapi juga soal komitmen terhadap pelayanan publik yang efektif dan berorientasi hasil,” ujar Vicensia Retnasari, Kepala KPPN Jakarta VII, dalam sambutannya.
Tiga penghargaan yang diraih Kemensos adalah:
• Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos): Peringkat pertama IKPA terbaik kategori Pagu Besar.
• Sekretariat Jenderal Kemensos: Peringkat pertama IKPA terbaik kategori Pagu Sedang.
• Sentra Mulya Jaya Jakarta: Peringkat kedua sebagai pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan capaian persentase terbaik.
IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah instrumen penilaian dari Kementerian Keuangan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Penilaian meliputi berbagai aspek seperti penyerapan anggaran, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, belanja kontraktual, dan capaian output.
Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta, Mei Ling, turut mengapresiasi kinerja satuan kerja yang mampu menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan anggaran.
“Kami berharap prestasi ini tidak hanya menjadi simbol, tapi juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran ke depan,” ujarnya.
Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, yang juga menjadi forum pembelajaran antar satuan kerja dalam memperkuat tata kelola keuangan negara.
Dengan capaian ini, Kemensos menegaskan perannya sebagai kementerian yang terus mendorong reformasi birokrasi dan transparansi anggaran, demi pelayanan sosial yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
