Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Balai Keratun, Rabu (5/11), dan dihadiri oleh perwakilan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Setyo Budiyanto menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dijalankan secara komprehensif dan seimbang melalui tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Pendidikan dan pencegahan justru menjadi benteng utama agar praktik korupsi tidak terjadi. Namun, penindakan tetap harus dilakukan untuk memberikan efek jera,” ujar Setyo.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, memaparkan capaian pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Ia juga menyoroti delapan area fokus perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah.
KPK berharap melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengawasan internal agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi Lampung.
