Pesawaran – Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SDN 4 dan UPTD SDN 8 Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, perlu disampaikan klarifikasi sekaligus koreksi terhadap sejumlah informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pertama, informasi yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyimpangan dana BOS sebagaimana yang diberitakan sebelumnya tidak memiliki dasar kesimpulan resmi dari lembaga pemeriksa. Hingga saat ini, proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran masih berada pada tahap klarifikasi dan pengumpulan data awal, sehingga belum terdapat hasil audit ataupun kesimpulan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS di kedua sekolah tersebut.
Kedua, pemberitaan sebelumnya dinilai mencampurkan antara pernyataan pelapor dengan seolah-olah menjadi bagian dari tim investigasi. Hal ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Tim investigasi Inspektorat merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang bekerja secara independen dan profesional sesuai mekanisme yang berlaku, dan tidak berada dalam struktur ataupun kendali pihak pelapor.
Ketiga, sejumlah informasi dalam pemberitaan sebelumnya tidak disertai data yang jelas, baik terkait tahun anggaran, nilai dugaan kerugian negara, maupun bentuk dugaan penyimpangan yang dimaksud. Tanpa adanya data yang terverifikasi, penyampaian informasi semacam ini berpotensi menimbulkan opini yang tidak proporsional dan merugikan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.
Keempat, pemberitaan tersebut juga tidak memuat klarifikasi atau konfirmasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait, sehingga tidak memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana yang menjadi kaidah dasar dalam praktik jurnalistik.
Pihak sekolah menyatakan menghormati proses klarifikasi yang sedang berjalan dan siap memberikan seluruh dokumen yang diperlukan kepada tim pemeriksa. Sikap kooperatif tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil resmi dari proses pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebelum menarik kesimpulan terkait dugaan yang berkembang. Setiap proses pengawasan tentu harus mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, serta asas praduga tak bersalah.
Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta memastikan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan informasi di tengah masyarakat.
Pesawaran, 13 Maret 2026
Tim Klarifikasi
