LEBAK – Gelombang kemarahan warga kembali menguat di Kabupaten Lebak. Koalisi Aktivis Lebak yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga gerakan mahasiswa, menyatakan siap turun ke jalan menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu bernama Riyah, warga Desa Cibungur, Kecamatan Leuwidamar.
Aksi besar itu rencananya akan digelar di Kantor Bupati Lebak dan Dinas Kesehatan dalam waktu dekat. Mereka menilai, kematian Riyah menjadi potret buram pelayanan kesehatan di Lebak yang dinilai lamban dan tak berpihak pada rakyat kecil.
Kisah memilukan ini bermula ketika keluarga membawa almarhumah Riyah ke Puskesmas Leuwidamar untuk berobat. Namun, menurut penuturan anak korban, Dede, kondisi sang ibu justru memburuk setelah mendapat perawatan awal.
Pihak keluarga pun meminta rujukan agar segera dibawa ke RSUD Adjidarmo.
Namun, hingga berjam-jam lamanya, surat rujukan tak kunjung diberikan.
“Kami sudah meminta sejak pagi, tapi sampai sore tidak juga dikasih. Akhirnya kami cabut infus sendiri dan membawa ibu ke rumah sakit pakai kendaraan umum,” tutur Dede, Rabu (12/11/2025).
Perjalanan keluarga Riyah pun penuh perjuangan. Mereka sempat singgah ke RS Misi, tetapi rumah sakit tersebut dalam keadaan penuh. Akhirnya, Riyah dibawa ke RSUD Adjidarmo. Namun, takdir berkata lain baru saja hendak mendapat penanganan, nyawanya tak tertolong.
“Melihat ibu sudah tak bernyawa, kami hanya bisa menangis dan menjerit. Rasanya tidak adil,” ucap Dede lirih.
Dede menegaskan, ia bersama keluarganya tak akan berhenti menuntut keadilan. Ia menilai, keterlambatan pelayanan dari pihak Puskesmas menjadi penyebab utama tragedi ini.
“Saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan, bahkan kalau perlu ke Provinsi, ke Kemenkes, atau ke Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Dede dan sejumlah organisasi masyarakat telah menggelar aksi di depan Kantor Bupati dan Dinas Kesehatan Lebak. Namun, ia mengaku kecewa karena tak satu pun pejabat muncul untuk memberikan penjelasan.
Sikap tegas datang dari Heru Rosyadi, perwakilan Koalisi Aktivis Lebak Bersatu. Ia menyatakan turut berduka atas meninggalnya Riyah, dan menilai peristiwa ini sebagai alarm darurat bagi sistem pelayanan kesehatan di Lebak.
“Kami tak akan tinggal diam. Ini soal nurani, soal nyawa manusia. Pemerintah harus bertindak tegas, copot oknum yang lalai dan evaluasi total pelayanan kesehatan,” tegas Heru.
Heru juga menyoroti rentetan kasus serupa yang mencoreng wajah pelayanan kesehatan di Lebak.
Sebelumnya, publik digegerkan dengan kematian pasien di RSUD Malingping, serta viralnya keluhan warga di Puskesmas Mekarsari yang menuding pelayanan lamban. Menurut Heru, kejadian-kejadian itu telah mencederai rasa keadilan publik.
“Pelayanan kesehatan adalah urusan nyawa manusia, bukan sekadar formalitas administrasi. Kalau masih ada tenaga medis yang arogan dan lamban, Bupati harus berani mencopot dan menyerahkan ke aparat hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, Koalisi Aktivis Lebak Bersatu akan mengkaji langkah hukum bersama sejumlah pengacara di Lebak dan Jakarta.
Mereka siap membawa kasus ini ke ranah hukum dan mendesak Bupati Lebak mencopot Plt Kepala Dinas Kesehatan serta mengevaluasi seluruh kepala puskesmas yang dinilai lalai.
“Cukup sudah pencitraan di media. Fakta di lapangan menunjukkan rakyat menjerit karena pelayanan kesehatan yang tak manusiawi,” tambah Heru.
Heru menyinggung bahwa negara sejatinya telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap warga untuk mendapat layanan kesehatan yang bermutu.
“Sayangnya, aturan itu seperti hiasan dinding saja. Dalam praktiknya, banyak petugas abai terhadap nilai kemanusiaan. Ini soal nyawa manusia, bukan angka statistik,” pungkas Heru dengan nada geram.
Kasus Riyah kini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap bobroknya sistem pelayanan kesehatan di Lebak. Di tengah jeritan rakyat kecil, Koalisi Aktivis Lebak berjanji tak akan berhenti hingga keadilan benar-benar ditegakkan.
Reporter : Juli
Editor : Dih
